Gao, Mali, (Antara/AFP) - Sekitar 1.000 prajurit Prancis memulai operasi di sebuah lembah sungai yang diperkirakan sebagai pangkalan logistik militan bersenjata di dekat kota Gao, Mali utara, demikian dilaporkan seorang wartawan AFP yang menyertai misi itu. Operation Gustav, salah satu operasi terbesar Prancis sejak intervensi negara itu di Mali pada Januari, akan melibatkan puluhan tank, pesawat, helikopter dan pesawat tak berawak, kata Jendral Bernard Barrera, panglima pasukan darat Prancis di Mali. Gao, kota terbesar di Mali timurlaut, merupakan markas Gerakan Keesaan dan Jihad di Afrika Barat (MUJAO), salah satu milisi terkait Al Qaida yang menduduki Mali utara sampai Prancis memimpin Operation Serval yang berhasil menghalau mereka dari kawasan itu pada Januari. Kota itu, yang terletak 1.200 kilometer dari ibu kota, Bamako, dilanda serangan-serangan bom bunuh diri pertama dalam sejarah Mali pada Februari dan menjadi lokasi bentrokan keras antara pasukan Mali-Prancis dan militan garis keras yang menewaskan tujuh orang dalam dua pekan terakhir. Belum ada militan yang ditemukan pada hari pertama Operation Gustav, yang diluncurkan pada Minggu fajar, namun pasukan mengamankan sekitar 340 peluru artileri dan roket-roket kaliber tinggi yang ditemukan tersembunyi di bawah pohon-pohon akasia di lembah itu. "Kami mengepung lembah sebelah utara Gao, yang kami yakini menjadi pangkalan logistik kelompok garis keras, dan kami mulai melakukan pemeriksaan metodis," kata Barrera, yang bermarkas di Gao namun bergabung dengan pasukan itu pada Minggu malam. Pasukan Prancis akan menghabiskan waktu beberapa hari untuk menyisir lembah 20 kilometer itu dengan bantuan prajurit dan polisi Mali, yang akan terlebih dulu memasuki kamp-kamp pengembara dan rumah lumpur yang berada di kawasan lembah sungai kering itu. Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara. Prancis akan mengurangi pasukannya yang kini berjumlah 4.000 orang menjadi 1.000 pada akhir tahun ini ketika mereka menyerahkan misi itu kepada pasukan regional Afrika. Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure. Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer. PBB telah menyetujui penempatan pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat ECOWAS. Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, berarti jumlah pasukan intervensi itu akan jauh lebih besar. Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu. Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras. Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret 2012 dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja. (*/sun)