Jakarta, (Antara) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali program beras untuk masyarakat miskin (raskin) terkait dengan upaya diversifikasi pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di masing-masing daerah. "Kami meminta Pemerintah agar meninjau kembali kebijakan ini dan lebih baik disesuaikan dengan makanan pokok masing-masing daerah," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu malam dalam acara Rapat Pimpinan Nasional HKTI Tahun 2013. Menurut dia, tidak di semua wilayah masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan raskin tersebut. Hal ini juga terkait dengan keberlangsungan pertanian Indonesia sebagai negara agraris. Pihaknya juga meminta Pemerintah untuk segera mendirikan bank tani untuk mempermudah para petani mengakses modal guna meningkatkan keberlangsungan usaha pertanian mereka. Selain itu, HKTI meminta pemerintah untuk mengalokasikan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk kepentingan dan kesejahteraan petani Indonesia. "Kami juga mengusulkan kepada Pemerintah untuk mencegah impor produk pertanian yang harganya lebih rendah dari biaya produksi dalam negeri," katanya. Pada kesempatan yang sama, HKTI menyatakan sangat menyesalkan adanya penyimpangan dan intervensi dari pihak legislatif terhadap proyek APBN di sektor pertanian dalam arti luas, terutama dalam distribusi bantuan subsidi kepada petani yang merugikan petani secara langsung. (*/sun)