Jakarta, (Antara) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengusulkan tata niaga bawang di Indonesia diperbaiki dengan lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas petani Indonesia. "Tata niaga yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang tepat, lantaran hanya melihat kebutuhan pasar," kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Oesman Sapta di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa memperkirakan sekaligus memproyeksikan kebutuhan bawang nasional dan memiliki strategi pengamanan dan antisipasi jika terjadi lonjakan harga seperti sekarang. Oesman mengatakan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, maka kemampuan petani harus ditingkatkan. "Caranya bisa beragam misalnya dengan memberikan modal melalui kredit, memberikan penyuluhan, dan memberikan bantuan di bidang pembibitan," katanya. Ia meminta agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Ketua Umum HKTI itu juga menilai masalah kelangkaan dan tingginya harga bawang semestinya tidak perlu terjadi di Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia merupakan negara agraris dan sudah selayaknya menjadi lumbung hortikultura. "Kalau sampai impor, itu berarti pertanian kita tidak surplus. Jadi kuncinya petani kita harus ditingkatkan kemampuannya," katanya. Oesman Sapta mengatakan, krisis bawang juga mengancam kesejahteraan petani sehingga harus segera diatasi. Pihaknya mencatat sampai saat ini harga bawang putih dan bawang merah masih tinggi di mana di wilayah tertentu harganya mencapai Rp80.000-100.000 perkilogram. (*/sun)