PBB, (ANTARA/AFP) - Dewan Keamanan PBB berikrar akan menyetujui satu resolusi yang membuka jalan bagi intervensi militer di Mali Jumat, kata para pejabat Prancis. Resolusi itu mengusahakan satu rencana terinci dalam 30 hari dari badan regional ECOWAS, Uni Afrika dan Sekjen PBB Ban Ki-moon mngenai satu intervensi militer internasional di Mali dalam usaha mengusir para gerilyawan dari daerah utara negara itu. Persetujuan terhadap pasukan itu diantisipasi pada pukul 1900 GMT atau 02.00 WIB Sabtu, kata utusan Prancis untuk PBB melalui Twitter. Setelah rincian bagi intervensi militer diajukan,Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara masih harus menyetujui satu resolusi kedua untuk menyetujui pengerahan pasukan. Resolusi itu diperkirakan tidak akan keluar sampai akhir November. Pada Maret, kelompok militer merebut kekuasaan di ibu kota Bamako, menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure, dan daerah-daerah utara dan timru jatuh ketangan gerilyawan Tuareg dan kelompok milisi yang punya hubungan dengn Al Qaida. Rancangan reolusi itu mendesak pihak berwenang dan kelompok-kelompok gerilyawan negara itu segera melakukan "proses perundingan secepat mungkin yang dapat dipercaya dalam upaya mengusahakan satu peyelesaian politik yang berkesinambungan" krisis yang melanda Mali selama beberapa bulan itu. Penerapan dokumen itu nampaknya tidak menghadapi masalah-masalah fundamental, kata para diplomat Dewan Keamanan PBB dalam beberapa hari belakangan ini. Rancangan resolusi itu meminta "rekomendasi-rekomendasi terinci dan dapat dilaksanakan untuk menanggapi permintaan (pemerintah Mali) bagi satu pasukan militer internasional," trermsuk konsep operasi, kapasitans dan kekuatan pasukan itu. Bamako secara resmi meminta satu mandat PBB bagi satu pasukan militer internasional digelar di Mali dari pasukan Afrika Barat yang dapat membantu merebut kembali daerah utara. Selama sekitar enam bulan, Dewan Keamaan PBB menyerukan tetapi gagal bagi rincian menyangkut intervensi, termasuk tujuan-tujuan dan kebutuhan logistik. Satu pertemuan akan diselenggarakan 19 Oktober di Bamako dengan wakil-wakil dari ECOWAS, Uni Afrika, Uni Eropa dan PBB dalam usaha membangun satu "strategi bersama," kata seorang diplomat. (*/wij)