Jakarta, (Antara) - Sekitar 300 orang anggota masyarakat yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), di Jakarta, Selasa, berunjuk rasa mendesak pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja alih daya (outsourcing) di tubuh PT PLN (Persero). Unjuk rasa dilakukan di depan halaman Gedung Kementerian BUMN, yang merupakan kantor Menteri BUMN Dahlan Iskan. Para demonstran dalam aksinya menuntut enam hal yaitu meminta agar karyawan "outsourcing" dijadikan karyawan tetap PT PLN. Selajutnya, PLN tidak boleh melakukan rekrutmen karyawan baru, membayar hak-hak karyawan "outsourcing" sama dengan hak-hak karyawan terhitung per 1 Januari 2013. Selama mogok kerja manajemen dilarang melakukan intimidasi pemotongan upah, mutasi atau demosi maupun PHK. Sebelum karyawan "outsourcing" diangkat menjadi karyawan tetap, maka manajemen PLN tidak boleh melakukan kontrak kerja baru dengan perusahaan "outsourcing". Presiden PPMI Ahmad Fuad Anwar dalam orasinya mengatakan, tuntutan dari karyawan "outsourcing"tersebut merupakan bagian dari perjuangan rakyat. "PLN perusahaan negara, bukan agen neolib, jadi ketidaksewenangan ini harus dilawan," tegas Ahmad. Ia mengatakan, para pengunjuk rasa tersebut tidak hanya dari para buruh "outsourcing" di Jabodetabek, juga datang dari sejumlah daerah seperti Aceh, Sulawesi dan Kalimantan. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga mengusung spanduk dan poster yang berisi tuntutan agar pemerintah agar lebih memperhatikan nasib buruh alih daya. Ketika aksi unjuk rasa berlangsung sekitar dua jam, sebanyak 8 orang perwakilan PPMI diterima Kedeputian Kementerian BUMN. Unjuk rasa berlangsung damai, namun sempat membuat kendaraan bermotor di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan macet hingga pertigaan Tugu Tani. (*/sun)