Lubuk Sikaping, (Antara) - Pemerintah kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, segera memperbaiki data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan kedepannya dapat tepat sasaran dan tidak lagi terjadi tumpang tindih data di lapangan.
Wakil Bupati Pasaman Daniel Lubis di Lubuk Sikaping, Kamis, mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan pendataan ulang bagi warga dan diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah yang ada seperti adanya warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak terdata atau ada warga yang menerima bantuan padahal tidak termasuk dalam kategori miskin.
"Untuk percepatan pengentasan kemiskinan perlu data yang akurat, sebab itu perlu ada langkah yang harus dilakukan di antaranya menetapkan dasar penentuan masyarakat yang tergolong miskin dengan menghilangkan konflik sosial, hingga menentukan kebutuhan," kata Daniel.
Ia menambahkan, perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam pendataan terutama tingkat bawah yaitu dengan peran aktif kelurahan dan camat dalam mendata masyarakat mereka yang benar-benar patut untuk masuk dalam kategori miskin.
Hal tersebut disampaikan Daniel terkait rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang juga dihadiri oleh Tim Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Himawan Fuady di gedung Syamsiar Thaib.
Daniel dalam paparannya menjelaskan, terakhir kali pendataan kemiskinan didaerah itu dilakukan pada 2011, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 20.193 Kepala Keluarga (KK) miskin penerima manfaat namun data tersebut dinilai tidak akurat lagi, sehingga perlu utuk diperbaiki.
Perbaikan data tersebut, salah satunya juga diperlukan untuk penyaluran beras miskin (Raskin) agar tepat sasaran, dimana selama ini, dipangan banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut dari pemerintah, malah tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdata sebagai RTS.
Sehubungan dengan itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Pasaman, Choir Huda menjelaskan koordinasi itu dilakukan untuk menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Setiap kabupaten dan kota diminta oleh pemerintah pusat untuk ikut membantu melakukan pendataan dan pemutahiran data, dimana hal ini penting untuk mengentaskan kemiskinan secara nasional, tidak hanya daerah," kata Choir. (*)