Padang, (Antara) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (Sumbar) Yomin Tofri mengemukakan menjaga ketersediaan pangan dan bahan kebutuhan pokok merupakan upaya yang dapat dilakukan mencegah terjadinya inflasi di daerah.


"Pemerintah daerah harus menjaga suplai pangan dan kebutuhan pokok mulai dari tingkat produsen hingga proses penyaluran, apalagi pada waktu tertentu saat kebutuhan meningkat seperti Lebaran," kata dia di Padang, Senin.


Menurut dia dari sisi aturan pengangkutan bahan pangan dan kebutuhan pokok perlu diperlonggar agar penyalurannya  tetap normal.


"Selain itu faktor transportasi juga perlu menjadi perhatian  terutama jika ada jalur logistik yang putus harus cepat diperbaiki," ujar dia.


Ia mengatakan sejumlah komoditas penting di Sumbar dipasok dari luar dan jika jalur transportasi putus maka harga akan naik.


"Oleh sebab itu ini perlu menjadi perhatian agar dilakukan upaya antisipasi," kata dia.


Sementara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar menyiapkan empat program untuk menekan laju inflasi di provinsi itu pada 2015.


Empat program yang disiapkan menekankan pada pelaksanaan di lapangan serta memaksimalkan koordinasi dengan seluruh  pemangku kepentingan, kata Wakil Ketua Tim Koordinasi/Ahli TPID Sumbar Puji Atmoko.


Ia mengatakan program pertama yang menjadi prioritas adalah fokus menjaga ketersediaan pasokan sejumlah komoditas yang menjadi pemicu terjadinya inflasi.


Komoditas yang menjadi perhatian terutama kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) berupa beras, daging sapi dan cabai, kata dia.


Menurutnya untuk menjaga ketersediaan pasokan akan dilakukan kerja sama antar daerah dan provinsi lain yang menjadi pemasok komoditas yang diperlukan.


Kemudian, program kedua adalah menjaga kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok  dengan memberikan kemudahan izin distribusi masuk kota kepada  pengangkut bahan pangan strategis selama 24 jam terutama di Padang dan Bukittinggi.


Lalu, menjaga kestabilan serta keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah serta distribusi beras miskin  di wilayah-wilayah Sumatera Barat, kata dia yang juga merupakan Kepala Kantor Bank Indonesia perwakilan Sumbar.


Berikutnya, membentuk harapan  positif kepada masyarakat tentang perkembangan harga pangan strategis, dengan memperkuat penyebaran informasi harga pangan baik menggunakan media cetak maupun Papan Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). (*)