Kinshasa, (Antara/Reuters) - Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) Jumat mengatakan pihaknya siap melancarkan operasi-operasi militer terhadap pemberontak Hutu Rwanda di daerah timurnya setelah sebagian besar tidak menepati batas waktu untuk menyerahkan senjata dan pulang ke negara mereka atau tinggal di pengasingan. Ultimatum enam bulan yang ditetapkan para pemimpin kawasan itu berakhir Jumat tengah malam dan hanya 300 dari sekitar 1.500 anggota pemberontak menyerahkan senjata mereka, kata pemerintah Kongo. Para petempur yang dikenal sebagai FDLR, termasuk sejumlah sisa milisi Hutu yang ikut serta dalam pembantaian tahun 1994 dan telah terlibat dalam dua dasa warsa aksi kekerasan di daerah timur yang kaya mineral sejak itu. Opsi perlucutan senjata (pemberontak) itu dengan paksa kini tidak dapat dielakkan dan semua persiapan untuk melakukan itu telah dilakukan," kata pemerintah dalam satu pernyataan yang dibacakan di televisi. Pernyataan itu tidak merinci lebih jauh tetapi pemberontak yang beroperasi di provinsi-provinsi Kivu Utara dan Selatan, yang terletak di perbatasan Kongo dengan Rwanda dan Burundi. Jika serangan dilakukan, pemerintah Kongo akan mengandakan pada missi pemeliharaan perdamaian PBB, yang dikenal sebagai MONUSCO, dan Brigade Pasukan Intervensi, satu kesatuan dalam missi yang memiliki mandat untuk memburu pemberontak. Brigade beranggotakan 3.000 personil mencatat keberhasilan penting ketika membantu pasukan Kongo mengalahkan pemberontak M23 Tutsi yang merebut daerah-darah luas Kivu Utara, dengan dukungan dari Rwanda, kata para pakar PBB. Akan tetapi, prospek bagi satu operasi segera dan cepat terhadap FDLR rumit akibat persaingan antara negara-negara kawasan, daerah luas yang tidak datar yang pemberontak duduki dan sejarah masa lalu menyerang para warga sipil sebagai balasan apabila diserang. Missi PBB itu juga terus berusaha mengejar dan melumpuhkan kelompok pemberontak ADF-NALU Uganda yang dituduh membunuh belasan orang di Kongo timur dalam pekan-pekan belakangan ini. Kendatipun demikian, konvoi-konvoi internasional menuju daerah Danau Raya Jumat menyerukan segera bertindak, dengan mengatakan tidak ada pemberontak yang secara sukarela menyerahkan senjata mereka sehingga tidak ada pilihan kecuali opsi militer dan para petempur FDLR kini harus dilumpuhkan. Rwanda mengatakan pemberontak telah mengambil kesempatan dari perluncutan senjata itu untuk mengonsolidasikan posisi-posisi mereka dan para pemimpin kawasan itu kini harus menanggapi ancaman-ancaman mereka. Para pemimpin FDLR menyerukan perundingan dengan Rwanda tetapi Kigali berulangkali menolak tuntutan itu, menuduh mereka ingin menuntaskan pembunuhan terhadap warga Tutsi dan warga Hutu yang moderat yang mengklaim membunuh 800.000 orang 20 tahun lalu. (*/sun)