Palangka Raya, Kalteng, (Antara) - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau seluruh umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan paham yang dijalankan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). "Yang kita tolak itu bukan soal nama, tapi paham dan tindakan yang mereka lakukan. Jadi apapun organisasinya, kalau mengajarkan kekerasan maka Islam akan menolak keras karena ajaran Islam tidak ada seperti itu," kata Sekretaris Umum MUI Kalteng H Syamsuri Yusup di Palangka Raya, Sabtu. Gerakan ISIS kembali menjadi perhatian di Indonesia. Terlebih sejumlah petinggi ISIS secara terang-terangan menantang aparat keamanan Indonesia untuk berperang melawan mereka, setelah mengetahui niat Indonesia membantu negara-negara di Timur Tengah memerangi ISIS. Klaim ISIS bahwa mereka memiliki banyak pengikut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, harus disikapi dengan kewaspadaan, tapi tidak pula harus membuat stabilitas negara ini menjadi terganggu. Ulama harus berperan aktif memberi pemahaman kepada seluruh umat melalui dakwahnya untuk menghindari pengaruh paham-paham radikal seperti ISIS dan organisasi yang mengajarkan kekerasan lainnya. Pesan yang harus disampaikan oleh ulama dan santri kepada umat, tidak hanya tentang mewaspadai ISIS, tetapi juga memberi pemahaman tentang bagaimana sebenarnya bentuk jihad yang sebenarnya menurut Islam, yang tentu sangat jauh dari kekerasan. "Pada 22 Oktober lalu, MUI menandatangani MoU (memorandum of understanding) bersama Polda Kalteng, gubernur, Korem, KNPI, tokoh adat dan lainnya bahwa MUI menolak segala bentuk kekerasan. Kita tidak alergi dengan nama ISIS, tetapi dengan paham dan perilaku mereka yang kita tolak," kata Syamsuri. Ia menegaskan MUI menetapkan sepuluh kriteria tentang paham atau ajaran sesat. Jika ada organisasi yang mengajarkan tentang kekerasan maka harus dijauhi, tidak peduli apapun nama organisasi tersebut. MUI Kalteng terus memantau kemungkinan masuknya paham-paham atau aliran keras ke Kalteng, namun belum ada ditemukan. Jika ada yang mengetahu aliran keras, masyarakat diminta melaporkan kepada ulama terstruktur seperti di MU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ulama kultur yakni ulama yang berdakwah secara sendiri-sendiri. (*/jno)