Bangkok, (Antara/Xinhua-OANA) - Komite Penyusun Undang-Undang Dasar Thailand (CDC) pada Selasa (23/12) menolak usul untuk secara langsung memilih perdana menteri dan anggota kabinet, dengan alasan resiko yang mungkin muncul. CDC bertekad untuk menyusun sistem parlementer yang telah digunakan di Thailand. Dalam sistem tersebut, perdana menteri itu dipilih oleh anggota terpilih parlemen, kata Wakil Ketua CDC Suchit Bunbongkarn sebagaimana dikutip Bangkok Post. Tak perlu beralih ke sistem yang tak dikenal, sebab sistem parlemen yang sudah lama berjalan masih dapat membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemilihan umum, kata Suchit, sebagaimana diberitakan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Usul tersebut sebelumnya disahkan oleh Komite Pembaruan Politik di bawah Dewan Pembaruan Nasional. Dalam perkembangan yang berkaitan, Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam pada Selasa mengatakan Thailand paling cepat akan menyelenggarakan pemilihan umum pada Februari 2016. Namun jika satu referendum akan diselenggarakan mengenai undang-undang dasar baru, pemilihan umum tampaknya akan ditunda menjadi Mei 2016, tambah Wissanu. (*/sun)