Simpang Empat (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mendorong pelaksanaan pemilihan wali nagari (kepala desa) segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
"Kita selalu mendorong percepatan pemilihan wali nagari secara langsung. Untuk penganggaran kami juga selalu dukung," kata Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat Adriwilza di Simpang Empat, Senin.
Menurutnya sudah saatnya Pemkab Pasaman Barat menyegerakan pelaksanaan pemilihan wali nagari karena saat ini dari 90 nagari yang ada baru ada tiga nagari yang baru defenitif.
"Ada 87 nagari lagi yang belum defenitif atau masih dijabat oleh penjabat (Pj) wali nagari dari aparatur sipil negara (ASN)," sebutnya.
Dia mengatakan pihaknya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah dianggarkan sebesar Rp17 miliar namun karena terjadinya efisiensi pelaksanaan pemilihan wali nagari tidak bisa dilaksanakan.
"Untuk anggaran APBD perubahan kembali kita dorong penganggarannya jika memungkinkan. Jika tidak maka pada APBD 2026 akan dianggarkan," ujarnya.
Dia menyebutkan pemilihan wali nagari harus segera dilakukan dalam rangka percepatan layanan kepada masyarakat.
Jika sudah defenitif maka wali nagari (kepala desa) tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pasaman Barat Syaikhul Putra membenarkan pelaksanaan pemilihan wali nagari untuk 2025 tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
"Mudah-mudahan dianggaran perubahan APBD 2025 bisa masuk anggarannya. Jika tidak maka akan dilaksanakan pada 2026," harapnya.
Dia berharap pelaksanaan pemilihan wali nagari dapat dilakukan dengan cepat mengingat saat ini baru tiga nagari yang defenitif dari 90 nagari.
