Jakarta, (ANTARA) - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Z Situmorang mengatakan kesiapan fasilitas kesehatan harus dipastikan dalam penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). "Fasilitas kesehatan harus siap, kalau tidak SJSN hanya akan jadi 'omong doang'. Kesiapan fasilitas kesehatan harus segera diselesaikan termasuk dalam hal infrastruktur," kata Chazali Z Situmorang di Jakarta Senin. Chazali Z Situmorang menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Nasional "Optimisme Menuju Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)" yang diadakan di Auditorium Adhiyana, Wisma ANTARA, Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Perum LKBN ANTARA. Menurut Chazali, penyelenggaraan jaminan sosial perlu banyak melibatkan rumah sakit swasta. Sebab, kata dia, lebih banyak rumah sakit swasta dibandingkan rumah sakit pemerintah. "Dari 2.075 rumah sakit, rumah sakit pemerintah hanya 812 atau 39,1 persen. Sedangkan rumah sakit swasta sebanyak 1.263 atau 60,9 persen," tuturnya. Menurut Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, fasilitas kesehatan milik pemerintah harus otomatis ikut dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Sedangkan fasilitas kesehatan swasta diberi pilihan untuk bekerja sama. "Perjanjian kerja sama harus dilakukan secara tertulis. Besarnya pembayaran berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu standar tarif yang ditentukan Menteri Kesehatan," tuturnya. Dia mengatakan bila tidak ada kesepakatan antara BPJS dan asosiasi, maka besaran pembayaran akan ditentukan oleh Menteri Kesehatan. "Fasilitas kesehatan harus dibayar oleh BPJS dalam waktu 15 hari sejak diklaim. Besaran pembayaran akan ditinjau setiap dua tahun," ucapnya. Selain Chazali Z Situmorang, pembicara lain dalam seminar itu adalah Direktur Utama PT Jamsostek Alvyn G Masasya, Presidium Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Sebagai pembicara kunci adalah Deputi Koordinasi Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kemenkokesra Adang Setiyana dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Freddy H Tulung. (*/sun)