Beirut, (Antara/AFP) - Oposisi Koalisi Nasional Suriah menyambut rencana Amerika Serikat untuk menggasak kelompok garis keras Negara Islam (IS) Rabu, tetapi juga mendesak tindakan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Dalam satu pernyataan, kelompok itu mengatakan pihaknya mendukung rencana AS untuk serangan udara di Suriah dan pelatihan pasukan pemberontak, tetapi bahwa "kestabilan wilayah yang bebas ekstremis" diperlukan untuk "menurunkan dan akhirnya menghapus rezim represif Bashar al-Assad." Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama menjanjikan perang "tanpa henti" terhadap Negara Islam, satu kelompok fanatik yang telah menyatakan "kekhalifahan" Islam di wilayah besar Suriah dan Irak. Kelompok ini telah melakukan pelanggaran termasuk pemenggalan dan penyaliban, serta menghadapi reaksi dari kelompok pemberontak Suriah yang menentang pelanggaran dan penafsiran keras Islam. Obama mengatakan, ia akan "tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan terhadap IS di Suriah," dengan menggunakan singkatan yang berbeda untuk grup, dan berjanji untuk memperkuat oposisi Suriah. Koalisi Suriah mengatakan telah "lama menyerukan tindakan ini, dan ...memperingatkan berulang kali atas peningkatan ancaman dari kelompok garis keras ." Pemberontak moderat Tentara Pembebasan Suriah "bisa berhasil, tetapi membutuhkan dukungan yang diperlukan yang akan memungkinkan untuk membentuk kelompok handal dan dilengkapi dengan kekuatan yang baik," tambah pernyataan itu. Namun memperingatkan bahwa itu kunci untuk "menyadari bahwa rezim Bashar merupakan akar penyebab kekerasan, kebrutalan dan rasa impunitas yang berlaku di Suriah." Memerangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS/IS) saja tidak dapat membawa wilayah yang stabil dan bebas ekstrimis," kata kelompok itu. "Dibutuhkan untuk merendahkan dan akhirnya menghapus rezim represif Bashar, yang mencari destabilisasi abadi di seluruh wilayah untuk tujuan tunggal kekuasaan." Pemerintah Suriah telah berusaha untuk menampilkan diri sebagai mitra dalam perjuangan melawan para gerilyawan termasuk Negara Islam. Tetapi pernyataan itu menegaskan, bahwa setiap tindakan militer di wilayahnya harus dilakukan dengan koordinasi dengan pemerintah di Damaskus.(*/sun)