Bukittinggi, (Antara) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bukittinggi merekomendasikan pemungutan suara ulang pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden (9/7), karena kekeliruan dilakukan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) setempat. "Kekeliruan dilakukan KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) 11, berlokasi di Kampus STIE, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan karena memberi dua lembar surat suara kepada pemilih," kata Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarkelembagaan Sri Evawani di Bukittinggi, Jumat. Dari temuan panwaslu, katanya, pemberian dua lembar surat suara kepada pemilih tersebut kepada sebanyak 17 orang pemilih. "Dari kekeliruan itu langsung kami rekomendasikan untuk dilakukan PSU," katanya. Ia mengatakan dari hasil rekomendasi tersebut langsung ditanggapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi dengan akan dilakukannya PSU dalam pekan ini. "KPU Bukittinggi telah menyatakan akan melakukan PSU untuk terciptanya pemilihan yang bersih, jujur dan adil. Namun jadwal pemilihan ulang yang direncanakan dalam pekan ini itu belum dapat informasi kapan hari dan tanggalnya," ungkapnya. Ia menyebutkan di TPS 11 tersebut tercatat jumlah pemilih yang terdaftar dalam aftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 327 orang dengan rincian pemilih laki-laki 159 orang, perempuan 168 orang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi Lemmasrizal mengakui adanya kekeliruan dalam pemberian surat suara pilpres kepada pemilih yang datang ke TPS 11 itu. "Kami telah menjadwalkan PSU di TPS 11 tersebut pada Sabtu (12/7)," katanya. Pada Pilpres 9 Juli 2014 terdapat sebanyak 73.614 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). DPT pilpres tersebut, katanya, diambil dari hasil pemutakhiran DPT Pemilihan Legislatif, 9 April 2014. Ia mengatakan penyempurnaan DPT pilpres dilakukan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di 24 kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan yang ada di Bukittinggi. "Di TPS 11 tersebut jumlah pemilihnya sebanyak 327 orang," katanya. (*/ham)