Washington, (Antara/AFP) - Amerika Serikat mendesak Myanmar, Senin, untuk memungkinkan rakyatnya bebas memilih presiden berikutnya di tengah perselisihan mengenai hukum yang akan melarang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dari mencalonkan diri sebagai calon presiden. Sejak Suu Kyi menjadi anggota parlemen dua tahun lalu, mantan tahanan politik yang berubah menjadi politisi itu telah berkampanye untuk mengubah konstitusi susunan militer yang secara efektif melarang dia menjadi presiden negara Asia Tenggara. Dia menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung kampanyenya dan membantu mempersiapkan apa yang dia sebut "satu tempat bermain yang adil" untuk pemilu presiden 2015. Suu Kyi tampil Senin memenangkan dukungan implisit untuk dirinya dari Amerika Serikat. "Kami percaya reformasi konstitusi harus membuka jalan bagi Burma untuk bebas memilih presiden mereka dalam pemilu 2015, yang bebas dan adil," kata Departemen Luar Negeri, mengacu pada negara dengan nama lainnya. "Mengaktifkan rakyat Burma untuk bebas memilih siapa yang mereka inginkan untuk memimpin mereka selama fase kritis berikutnya, akan membantu untuk memastikan stabilitas di negara saat demokrasi terus berlanjut," kata Departemen Luar Negeri dalam satu pernyataan. Konstitusi Myanmar 2008 melarang siapa saja yang berpasangan atau memiliki anak dari warga luar negeri memimpin negara - klausul luas diyakini ditargetkan pada pemenang Nobel, yang dua anak laki-lakinya adalah warga negara Inggris. Departemen Luar Negeri mengatakan pihaknya akan melanjutkan diskusi-diskusi dengan Pemerintah Myanmar dan "para pemangku kepentingan penting saat mereka bekerja untuk mengembangkan rekomendasi akhir tentang perubahan konstitusi." (*/sun)