Padang, (ANTARA) - Rekam data kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sejak April hingga pertengahan Oktober 2012 baru mencapai 82,04 persen. "Terdapat banyak kendala dalam proses rekam data, namun kami opitimistis bisa rampung pada 31 Oktober," kata Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mentawai Gabriel Sakeru ketika dihubungi dari Padang, Selasa. Ia memaparkan, dari 44.483 jumlah wajib KTP yang tesebar di 10 kecamatan, sebanyak 36.496 di antaranya sudah rekam data. Capaian rekam data terbanyak berada di Kecamatan Sipora Utara yang mencapai 122, 75 persen, yakni 4.069 dari 3315 penduduk wajib KTP, Sementara, capaian paling sedikit berada di Kecamatan Pagai Selatan yang hanya 3.502 dari 6.223 wajib KTP atau baru rampung 52,28 persen. Di Kecamatan Pagai Utara, jumlah wajib KTP sebanyk 2.978 orang dan yang telah melakukan rekam data sebanyak 97,38 persen atau 2900 orang. Di Sipora Selatan, rekam data telah rampung 89,42 persen atau 5.222 dari 5.840 wajib KTP. Kemudian, di Siberut Selatan, penduduk yang telah masuk ke sistem online e-KTP sebanyak 4.209 atau 84,91 persen dari 4.957 orang wajib KTP. Di Siberut Utara, capaian rekam data baru 4.070 dari 5.178 wajib KTP. Selanjutnya, Siberut Barat Daya baru rampung 66,75 persen atau 2.307 dari 3.456 wajib KTP, Siberut Tengah 2845 dari 3.495 wajib KTP, dan Sikakap telah mencapai angka 4.755 dari 5.259 wajib KTP. Menurut Gabriel, proses perekaman data itu terkendala akibat terjadinya kerusakan sejumlah perangkat. berupa pemindai retina dan sidik jadi yang terdapat di sejumlah kantor desa. "Dari keterangan operator, alat tersebut tidak dapat membaca retina mata dan sidik jari, sehingga ditolak oleh sistem komputer," katanya. Menurutnya, alat yang rusak tersebut sudah dikembalikan ke pusat dan telah diminta penggantinya, tetapi hingga kini belum ada jawaban. Untuk pelayanan, para petugas harus menggunakan sisa alat yang ada sehingga memperlambat proses rekam data. Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya arus listrik di kantor Desa, meski sudah ada generoator sebagai sumber energy alternatif, namun pihaknya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyediakan bahan bakar. "Dana yang kami miliki tidak mencukupi untuk membeli BBM apalagi di sini (Mentawai), BBM sulit didapat dan harganya cukup tinggi," ujarnya. (*/ril/jno)