Damaskus, (Antara/SANA-OANA) - Kementerian Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing Suriah Sabtu mengecam pernyataan Uni Eropa mengenai pemilihan presiden Suriah baru-baru ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, yang mestinya menghormati kedaulatan dan non-intervensi negara dalam urusan internal. Bahkan sebelum pemungutan suara presiden berlangsung, Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Eksternal, Catherine Ashton, menjelaskan dalam satu pernyataan bahwa pemilu tersebut sebagai "tidak sah", mengantisipasi hasil di muka. Dia mencoba untuk mengepung kehendak rakyat Suriah dengan menyerukan untuk melanjutkan "perundingan-perundingan" untuk menjauh dari kotak suara. Sementara mengklaim bahwa pemilihan Suriah akan mempengaruhi upaya politik untuk menemukan solusi terhadap krisis di negara itu, Ashton berhenti sejenak mengacu pada pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah negara melarang pemungutan suara Suriah di wilayah mereka. "Posisi [Uni Eropa] ini bertentangan dengan aturan-aturan demokrasi yang paling sederhana dan menghormati hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka, serta menarik masa depan mereka melalui kotak suara," kata Kementerian dalam satu pernyataan Sabtu. Ini menegaskan bahwa "legitimasi nyata menarik eksklusif kehendak rakyat dan bukan dari negara ini atau negara itu." Pernyataan itu menekankan pada partisipasi pemilih yang tinggi di dalam negeri dan di luar negeri sebagai bukti paling jelas dari legitimasi yang diberikan publik dan "kredibilitas proses pemilu," yang kemudian diperkuat oleh delegasi asing yang mengamati pemungutan suara. Hal ini menepis negara-negara yang berpartisipasi dalam penumpahan darah orang Suriah dan telah terus-menerus bekerja untuk menggagalkan proses politik seperti "yang terakhir yang dapat berbicara tentang merawat orang-orang Suriah." Kementerian Luar Negeri menyimpulkan pernyataan dengan menyebut keberanian rakyat Suriah telah menghadapi perang global selama lebih dari tiga tahun, dan "telah mengejutkan dunia." (*/sun)