Batam, (Antara) - Abdul Djamil dilantik sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) oleh Plt Menteri Agama Agung Laksono dalam suatu upacara di Aula PHI Batam, Jumat pagi. Pelantikan yang bertepatan dengan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Batam, tersebut terasa berbeda dengan pelantikan beberapa pejabat kemenag lain sebelumnya yang dilakukan di Gedung Kemenag Jalan Lapangan Banteng atau Gedung MH Thamrin. Pelantikan Dirjen PHU yang baru sebagai pengganti Anggito Abimanyu tersebut memang terasa terburu-buru, mengingat penyelenggaraan ibadah haji sudah mendekat. Jadi, setelah Anggito meletakkan jabatan pada pekan lalu, sepekan kemudian ditunjuk penggantinya Abdul Djamil sesuai Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anggito mundur sebagai Dirjen PHU karena namanya dikait-kaitkan kasus dugaan penyalahgunaan dana haji. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan sebagai tersangka, Anggito menyatakan mundur. Sebelumnya Menteri Agama Suryadharma Ali sudah mundur sebagai menteri karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah itu. Kedepankan kehati-hatian Menko Kesra Agung Laksnono selaku Plt Menteri Agama dalam sambutannya mengingatkan Abdul Djamil perlunya mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji. Perlu kehati-hatian tinggi dan penyelenggaraan haji harus dikawal dengan baik. Karena itu, ia minta Dirjen PHU untuk tidak terpengaruh dengan berbagai hal yang kini membelit penyelenggaraan ibadah haji. Bekerja harus fokus dan melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji 2014 dengan baik. Berbagai hal yang terjadi saat ini dalam penyelenggaraan ibadah haji, lanjut Agung Laksono, hendaknya tidak mengganggu pelayanan kepada jemaah. Penyelenggaraan ibadah haji dari sisi kualitas harus makin baik. Jika penyelenggaraan ibadah dengan berbagai perbaikannya dapat dilakukan, Agung merasa yakin bahwa kewibawaan kementerian itu akan baik pula. "Kedepankan kerja profesional dan akuntabilitas," pinta Agung lagi. "Kita semua tidak rela Kementerian Agama sebagai warisan para ulama tercabik-cabik citra dan wibawanya akibat kesalahan dan keteledoran pejabat dan aparaturnya," ia menegaskan. Di sisi lain, ia minta para pejabat jangan takut melakukan inovasi dan perubahan sepanjang tidak melanggar hukum. Pimpinan akan datang dan pergi menurut waktu dan takdirnya masing-masing, tapi tugas kementerian itu, khususnya penyelenggaraan haji, harus diselenggarakan oleh siapa pun dan sampai kapan pun. Terima mandat Menanggapi pesan yang disampaikan Agung Laksono, kemudian Abdul Djamil menyatakan, akan berusaha keras. "Saya sudah menerima mandat, saya pun sudah melakukan orientasi. Kini tinggal kerja keras," ia menyatakan. Ia berharap jajaran Ditjen PHU dapat memberi dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji. Hal ini sangat penting. Prof. Dr. H. Abdul Djamil MA lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 14 April 1957 dengan pangkat golongan VI/e. Menyelesaikan pendidikan S-3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999). Selama kuliah Djamil masuk Fakultas Ushuluddin dengan jurusan aqidan dan filsafat. Ia diangkat menjadi Dirjen Bimas Islam pada 25 April 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Ayah dari tiga anak (Nelly Amalina, Ahmad Fazlur Rahman, Muhammad Syauqi BIK) dari hasil perkawinannya dengan Dra. Siti Afwah Sonhaji itu kini bermukim di kawasan Komplek MAN 4 Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (*/sun)