Pemerintah perluas uji coba Perlinsos digital ke 42 kabupaten/kota

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan memperluas pelaksanaan uji coba digitalisasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos) ke 42 kabupaten/kota di Indonesia mulai Juni 2026.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengatakan tahap awal uji coba sebelumnya telah dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.

"Mulai Juni nanti, kita akan roll-out (uji coba digitalisasi perlindungan sosial) di 42 kabupaten/kota. Ini skalanya jauh lebih besar 42 kali lipat daripada Banyuwangi," kata Mira dalam diskusi bersama media di Jakarta Pusat, Senin.

Pemerintah menghadirkan Perlinsos Digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) yang telah diperbarui.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengakses portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mendaftarkan diri. Pada uji coba tersebut, sebanyak 350 ribu warga tercatat mendaftar dengan fokus bantuan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia menjelaskan cakupan uji coba berikutnya diperkirakan menyasar lebih dari 36 juta penduduk atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.

"Semua tercakup mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, Bali, Nustra (Nusa Tenggara), semua terwakili," ujar Mira.

Mira menuturkan pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar implementasi uji coba digitalisasi perlindungan sosial berjalan optimal, termasuk kesiapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dan akses internet di wilayah tempat uji coba berlangsung.

"Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data tetapi juga infrastruktur internet karena semua sudah digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di 42 kota tadi ada yang (infrastrukturnya) sudah bagus, ada yang masih belum," ujarnya.

Diketahui, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshori Yusuf mengatakan digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Arief menyoroti sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan mengakses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan. Menurutnya, integrasi data melalui digitalisasi dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

“Ada isu administrasi, ada isu kependudukan nah dengan DPI ini bisa diminimalisasi,” kata Arief.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah perluas uji coba Perlinsos digital ke 42 kabupaten/kota