BKKBN: Transportasi publik merata atasi migrasi penduduk pascamudik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan transportasi publik yang merata di daerah mampu mengatasi migrasi penduduk pasca-arus mudik.

Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono menyampaikan banyak pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa mudik tahun 2026, terlepas dari perayaan libur Lebaran yang telah menjadi tradisi tahunan yang sarat makna sosial dan kultural.

"Di balik romantisme tersebut, mudik tahun 2026 menghadirkan sebuah realitas yang tidak bisa lagi diabaikan, yakni Indonesia masih menghadapi tekanan serius dalam sistem mobilitas nasionalnya. Dominasi kendaraan pribadi menjadi indikator bahwa transportasi publik belum menjadi tulang punggung moda mobilitas nasional, bahkan dalam situasi ekstrem seperti mudik," kata Budi dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat.

Menurutnya, ketika sebagian besar masyarakat memilih atau terpaksa menggunakan mobil dan sepeda motor, beban terhadap jaringan jalan meningkat secara eksponensial, yang tidak hanya menciptakan kemacetan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar konsumsi energi, penyebaran penyakit, dan menambah biaya sosial secara keseluruhan.

Berdasarkan catatan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik diperkirakan mencapai sekitar 144 juta orang atau lebih dari separuh populasi Indonesia. Angka tersebut bahkan berpotensi meningkat hingga 155 juta orang, mengikuti tren tahun-tahun sebelumnya yang kerap melampaui prediksi.

"Skala pergerakan manusia sebesar ini bukan hanya fenomena budaya, melainkan peristiwa demografis besar yang memiliki implikasi luas terhadap infrastruktur, ekonomi, dan tata ruang nasional," ucap Budi.

Ia juga mengemukakan, masalah paling kasat mata yakni konsentrasi arus mudik yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Pergerakan didominasi oleh masyarakat dari kawasan urban seperti Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalur-jalur utama, baik jalan tol maupun jalur arteri, menanggung beban yang jauh melampaui kapasitas idealnya, sehingga menciptakan kemacetan panjang berulang setiap tahun, seolah menjadi sesuatu yang normal.

"Namun, kemacetan bukanlah inti persoalan. Ia hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam, yaitu struktur kependudukan dan mobilitas penduduk yang tidak seimbang. Pelajaran lebih jauh lagi, mudik sesungguhnya mencerminkan masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang belum terselesaikan," tuturnya.

Budi menambahkan, arus besar dari kota ke desa menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya kota-kota besar di Jawa, sementara itu, daerah asal para pemudik belum mampu menyediakan peluang kerja dan kehidupan yang memadai, sehingga migrasi ke kota menjadi pilihan yang nyaris tak terhindarkan.

"Dalam konteks ini, mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan 'ritual' yang mengungkap realitas bahwa jutaan orang harus meninggalkan tempat asalnya demi mencari penghidupan di tempat lain," kata Budi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN: Transportasi publik merata atasi migrasi penduduk pascamudik