Bukittinggi Raih UHC Award 2026, Wako Ramlan Nurmatias Buktikan Komitmen Pemko Beri Jaminan Kesehatan Warga

Bukittinggi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bukittinggi kembali meraih Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2026 untuk ketiga kalinya. Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah memberikan jaminan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

"UHC Award pada tahun 2026 menunjukkan komitmen Pemko Bukittinggi dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memastikan akses layanan kesehatan yang merata, tepat sasaran dan berkeadilan," kata Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Selasa (27/1).

Sebelumnya Kota Bukittinggi juga raih UHC Award pada 2023 dan 2024. Penghargaan tahun ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (Hc) Drs. A. Muhaimin Iskandar kepada Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Bagi masyarakat Kota Bukittinggi yang benar-benar membutuhkan, UHC diberikan secara prioritas, sehingga warga yang didaftarkan dapat langsung menjadi peserta aktif, tanpa menunggu 14 hari dan memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit," kata Ramlan.

Ia menyebutkan untuk 2026 ini, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran UHC sebesar Rp12,5 miliar guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Tahun ini, sebanyak 31 provinsi serta 397 kabupaten kota di Indonesia menerima UHC Award. Kota Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama dengan capaian cakupan kepesertaan JKN sebesar 98 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 80 persen berkat dukungan pembiayaan dari anggaran daerah.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, menyampaikan, UHC merupakan kondisi ketika seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dan memiliki tingkat keaktifan yang baik sehingga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.

"Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan," katanya.

Bukittinggi menjadi salah satu dari tiga kabupaten kota di bawah wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukittinggi berhasil meraih prestasi nasional UHC 2026.

"Ketiganya adalah Pemda Padang Panjang dan Pasaman untuk kategori Madya dan Kota Bukittinggi berhasil meraih kategori Pratama," kata Kepala Cabang BPJS Bukittinggi, Haris Prayudi.

Ia mengatakan prestasi ini diumumkan langsung di Jakarta yang diikuti secara daring oleh seluruh Kantor BPJS seluruh Indonesia dengan 31 provinsi dan 397 kabupaten kota.

Kriteria Penilaian Pemda Per Kategori Utama adalah cakupan kepesertaan minimal 99 persen dan tingkat keaktifan minimal 95 persen.

"Penduduk yang didaftarkan Pemda masing-masing juga minimal 18 persen dari total jumlah penduduk di wilayahnya kecuali tingkat keaktifan telah mencapai 100 persen," kata Haris.

Selain itu Pemerintah Daerah dengan status UHC Prioritas kabupaten kota serta status Pembayaran luran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.

"Sementara untuk kategori Madya, cakupan kepesertaan minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan minimal 85 persen dengan jumlah Penduduk yang didaftarkan pada segmen PBPU Pemda minimal 10 persen," kata Haris.

Juga dilihat tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan jumlah Penduduk yang didaftarkan pada segmen PBPU Pemda minimal 25 persen.

"Padang Panjang dan Pasaman berhasil dengan status UHC Prioritas dan memiliki status pembayaran luran PBPU lunas hingga September 2025," kata Haris.

Sementara itu, Kota Bukittinggi berhasil meraih prestasi Pratama dengan cakupan Kepesertaan minimal 98 persen.

"Tingkat keaktifan minimal 80 persen di Bukittinggi terpenuhi dengan status pembayaran luran PBPU lunas sampai September 2025," kata Haris.

BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mencakup lima daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang Panjang.

Pemerintah bersama BPJS Kesehatan menganugerahkan UHC Award 2026 kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten kota yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian angka kepesertaan, tetapi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya agar tetap sehat dan sejahtera,” ujar Ali Ghufron Mukti.