Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat menyambut baik pengembalian dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana hidrometeorologi yang untuk daerah itu besarannya mencapai Rp92 miliar.
"Kami sangat bersyukur dengan pengendalian TKD ini. Kami menunggu Juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk teknis), atau edaran atau imbauan dari Mendagri (Menteri dalam Negeri) untuk penggunaan TKD tersebut," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad di Pariaman, Selasa.
Ia mengatakan meskipun secara garis besar pihaknya mengetahui peruntukkan TKD tersebut untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana namun menurutnya tetap diperlukan petunjuk dari pemerintah pusat agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan ketentuan.
Oleh karena itu Pemkot Pariaman terus memantau perkembangannya dengan terus mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh kementerian terkait pengembalian TKD dan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Kami berharap pengembalian dana TKD ini bisa bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan untuk 2026 pemerintah pusat memotong TKD Pariaman mencapai Rp92 miliar sehingga dengan adanya pengembalian TKD tersebut untuk mempercepat pemulihan pasca bencana maka daerah itu kembali mendapatkan dana senilai tersebut.
Yota menyebutkan kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pariaman diperkirakan mencapai angka Rp589 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong percepatan realisasi pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun bagi pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Tito juga mendorong daerah yang tidak terdampak langsung agar memanfaatkan pengembalian TKD untuk langkah pencegahan dan pengendalian risiko, termasuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut.
"Untuk daerah-daerah lain yang tidak terdampak bencana, tolong digunakan peruntukan ini untuk antisipasi pencegahan-pencegahan bencana dan juga dampak bencana yang ada di daerah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Alokasi Tambahan TKD dan Pemanfaatannya serta Pembahasan Alokasi Anggaran untuk Rumah Rusak Ringan dan Rusak Sedang yang digelar secara virtual dari Kota Batam, Kepulauan Riau.
