Pemerintah mendorong implementasi kesepakatan tarif 19 persen dengan Amerika Serikat (AS), mempercepat proses aksesi Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP), memperluas ruang partisipasi dalam BRICS+, serta melanjutkan langkah menuju keanggotaan penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Transformasi digital juga menjadi agenda utama melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal, dan perluasan interoperabilitas QRIS lintas negara.
Pada aspek domestik, lanjut Airlangga, pemerintah kembali menekankan percepatan reformasi struktural, terutama melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan.
Mekanisme service level agreement telah diterapkan untuk meningkatkan kepastian proses perizinan, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus diperkuat untuk menyelesaikan hambatan lintas kementerian.
Adapun dalam Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum pada rangkaian Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Airlangga menyampaikan di sektor energi, pemerintah fokus mengembangkan ekosistem energi hijau, termasuk Green Super Grid, Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.
Diskusi dengan para CEO dan pelaku usaha itu berlangsung dinamis, mencakup masukan mengenai penguatan pasar keuangan, percepatan deregulasi, serta kebutuhan kepastian hukum dan arah kebijakan energi terbarukan.
Airlangga menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk meningkatkan daya saing nasional dan memastikan transformasi ekonomi berjalan efektif serta memberikan manfaat luas bagi dunia usaha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 tembus 5,4 persen
