Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mempercepat penyusunan dokumen krusial Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan investasi yang masuk selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.
"Target kami adalah segera menuntaskan dokumen ini agar Kota Pariaman memiliki panduan tata ruang yang jelas dan sah secara hukum," kata Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi saat memimpin rapat Pembahasan percepatan proses penyusunan RDTR dan KLHS Kota Pariaman, di Pariaman, Senin.
Ia mengatakan dengan RDTR yang detail maka investasi akan terarah dan kepastian hukum bagi pelaku usaha pun meningkat. Begitu juga KLHS, jika selesai maka kerusakan lingkungan akibat investasi dapat diminimalisir.
Ia menjelaskan RDTR merupakan acuan rinci untuk mengendalikan dan pengelolaan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan pembangunan sedangkan KLHS merupakan instrumen wajib yang memastikan pembangunan tersebut berwawasan lingkungan dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung alam.
"Tentu hari ini mesti jelas sebelum KLHS ini ditetapkan, agar nanti setelah ditetapkan kita sudah bisa menjadikan ini pedoman. Jangan sampai perencanaan yang telah disusun bertentangan dengan dokumen yang dilahirkan, tegasnya.
Ia menegaskan setelah rapat pembahasan tersebut tim kerja segera menindaklanjuti beberapa rekomendasi teknis yang muncul, termasuk sinkronisasi data spasial dan finalisasi laporan KLHS.
“Diharapkan dengan sinergi antara OPD dan tim ahli, dokumen RDTR dan KLHS Kota Pariaman dapat segera disahkan sesuai target yang ditetapkan, sehingga menjadi landasan kuat untuk mewujudkan Kota Pariaman yang maju, seimbang, dan berkelanjutan," tambahnya.
