Padang (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat terus berinovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB).
Sekretaris Bapenda Sumbar Betty Vetria, SE, M.Si menghadirkan pendekatan baru yang sinergis antara berbagai pihak, melalui proyek perubahan bertajuk “Strategi Kolaborasi dengan Stakeholder untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat”.
Proyek ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XX Tahun 2025, yang menekankan pentingnya leadership kolaboratif lintas sektor untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat tata kelola, dan mendorong pembangunan daerah.
Inovasi Melalui Kolaborasi
Dalam proyek ini, Bapenda Sumbar menggandeng berbagai stakeholder strategis, mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Sumbar, PT Jasa Raharja, hingga sektor swasta seperti perbankan dan perusahaan pembiayaan.
Kolaborasi diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain pembukaan payment point kolaborasi di lokasi strategis; Pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor yang menunggak pajak; Sinergi opsen pajak antara provinsi dan kabupaten/kota; Sosialisasi dan edukasi perubahan perilaku wajib pajak; dan pembentukan Klinik Layanan Terpadu “Saiyo Sakato” sebagai pusat konsultasi dan pelayanan masyarakat.
“Peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya persoalan administrasi, tapi juga soal membangun kesadaran bersama. Melalui kolaborasi lintas instansi, kita ingin menghadirkan sistem yang lebih transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Betty Vetria.
Manfaat Ekonomis Jangka Pendek
Implementasi strategi kolaboratif ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat ekonomi langsung, antara lain,
Peningkatan potensi penerimaan PKB melalui perluasan akses pembayaran;
Efisiensi biaya transaksi bagi wajib pajak karena layanan semakin dekat dan mudah dijangkau; Pengurangan potensi tunggakan pajak melalui intervensi dan edukasi.
Kemudian efisiensi operasional pemerintah daerah dengan sistem pengawasan yang lebih terpadu dan dampak multiplier ekonomi lokal, yaitu peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
Kepemimpinan Strategis dan Keberlanjutan
Betty Vetria menegaskan pentingnya peran kepemimpinan strategis dalam memastikan proyek ini berkelanjutan. Kepemimpinan kolaboratif diperlukan untuk membangun kepercayaan (trust building), mengelola risiko, dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel terhadap dinamika lapangan.
Proyek ini juga menekankan aspek pemberdayaan ASN, penguatan kapasitas komunikasi publik, serta adaptasi terhadap tantangan digitalisasi pelayanan pajak.
“Kolaborasi ini bukan hanya tentang peningkatan PAD, tetapi juga tentang memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang responsif,” tambahnya.
Menuju Tata Kelola Pajak yang Efisien dan Partisipatif
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Bapenda Sumbar menargetkan peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Program ini diharapkan menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain dalam membangun sinergi antarinstansi untuk kepentingan masyarakat.*
