Parik Malintang (ANTARA) - Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat John Kenedy Azis mengungkapkan daerah yang dipimpinnya masih mengalami kendala dalam menjalankan program keluarga berencana (KB) meskipun realisasinya telah melebihi target yang ditetapkan.
"Masih ada kendala, khususnya keterbatasan tenaga medis untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)," kata John Kenedy Azis saat Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) bersama jajaran kementerian Tingkat Sumatera Barat yang dipusatkan di Sungai Asam, 2x11 Enam Lingkung, Kamis.
Diketahui Padang Pariaman ditetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai wilayah prioritas KBKR karena daerah ini mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan, minimnya tenaga medis, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang kontrasepsi.
Namun, John menegaskan meskipun mengalami banyak kendala Pemkab Padang Pariaman berkomitmen mendukung program KBKR sehingga dapat dijalankan dengan baik di daerah itu.
Karena komitmen tersebut, lanjutnya capaian realisasi KB di daerah itu hingga September ini telah mencapai 1.613 akseptor atau 110,63 persen dari target.
"Tujuan kita mendekatkan pelayanan KB, menurunkan stunting, dan membangun keluarga berkualitas. Semoga ikhtiar ini dimudahkan Allah SWT,” katanya.
Ia menyampaikan dalam mencapai tujuan tersebut dirinya meminta dukungan BKKBN serta Lintas sektor di antaranya TNI, Polri, serta Kementerian Agama setempat agar kendala yang dihadapi selama dapat diselesaikan.
Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan dukungan dari Pemkab Padang Pariaman terkait dengan program BKKBN diantaranya Gerakan Ayah Teladan Indonesia yang realisasinnya di daerah itu mencapai 378 kegiatan.
Kemudian, program Lansia Berdaya melalui Sekolah Lansia Sapa Marwa dan Taman Asuh Sayang Anak dengan TPA aktif mencapai dua unit.
Selanjutnya, program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan jumlah anak yang diintervensi sebanyak 830 dari 957 anak berisiko stunting di daerah itu.
