Lubuk Sikaping (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat masih membutuhkan 33 unit lagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk pemerataan pelayanan.
Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Silfia Evayanti di Lubuk Sikaping, Rabu mengatakan bahwa saat ini baru tersedia satu unit SPPG yang baru melayani sebagian kecil siswa.
"Satu unit SPPG yang di kelola oleh Yayasan Mapalus Alumni Smanto Satu Tujuh Puluh dan Satu Tondano baru bisa mengcover 3.313 siswa dari 11 sekolah di Kecamatan Lubuk Sikaping," ungkap Silfia Evayanti usai memimpin rapat evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lubuk Sikaping, Rabu.
Silfia Evayanti mengatakan jumlah SPPG saat ini tentu masih sangat jauh kurangnya dari total penerima manfaat sebanyak 101.858 jiwa.
"Ada 101.858 jiwa calon penerima manfaat baik itu siswa-siswi, ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Kalau kita asumsikan satu SPPG melayani sebanyak 3.000 penerima manfaat. Artinya kita masih butuh sebanyak 33 SPPG lagi selain SPPG yang sudah ada saat ini," katanya.
Ia mengatakan bahwa ini suatu tantangan dan juga motivasi bagaimana dapat memacu agar SPPG berikutnya dapat segera berdiri dari Kabupaten Pasaman.
"Data terakhir kita mengirimkan Surat Bupati Pasaman Nomor 523/149/DPP/Vl/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal usulan lokasi SPPG Kabupaten Pasaman ke Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kecamatan Rao Utara, Panti, Lubuk Sikaping dan Tigo Nagari," katanya.
Ia menyatakan bahwa MBG ini merupakan salah satu program dari ASTA CITA Pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi merupakan wujud nyata investasi negara dalam membangun generasi sehat dan berkualitas. Ini juga menjadi atensi serius sewaktu bupati dan wakil bupati ikuti retret beberapa waktu lalu," katanya.
Pelaksanaan MBG ini membuktikan betapa pemerintah sangat peduli meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil.
"Program ini juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah. Karena berkaitan erat dengan perputaran uang di daerah dari transaksi pelaksanaan MBG tersebut seperti daging ayam, telur ayam, ikan, sayur-sayuran, cabe, bawang dan lain sebagainya," katanya.
Sebagai upaya pengamanan dan pengawasan pelaksanaan program MBG telah di bentuk tim yang melibatkan SKPD terkait.
"Untuk itu diingatkan kembali kepada masing-masing SKPD untuk mengambil peran dan tugas sesuai SK dimaksud untuk keberhasilan program MBG di Pasaman.
Besar harapan kami kiranya pengajuan 4 calon lokasi SPPG ke BGN tersebut dapat segera di respon oleh pemerintah Pusat," katanya.
Sehingga kata dia dengan semakin banyak SPPG berdiri tentu akan semakin banyak pula anak-anak kita yang bisa menerima manfaat dari MBG tersebut.
Dalam rapat evaluasi program MBG tersebut hadir Dinas Perikanan dan pangan, Dinas Pendidikan, jajaran Pemkab Pasaman, BGN dan Satistik Kabupaten Pasaman serta stakeholder terkait lainnya.
Disisi lain, Kepala BPS Kabupaten Pasaman Nita Andriyani SE mengatakan sesaui peran BPS dalam MBG melakukan kegiatan sampel pendataan lapangan bulan Juni lalu kesekolah penerima manfaat.
"Sampel pendataan MBG pada bulan Juni 2025 terdiri dari satu SPPG, 2 sekolah (SMPN1 dan SDN22 Kp Taji), dan 10 penerima manfaat (5 siswa SMPN 1 dan 5 siswa SD 022 KampungTaji). Alhamdulillah berjalan dengan baik dilapangan," ungkap Nita Andriyani SE.
Nita Andriyani juga mengatakan hasil pendataan di lapangan 100 persen bisa mendapatkan datanya, proses pendataan mengunakan CAPI langsung masuk ke system di BPS pusat.
"Makanya hari ini BPS menyelenggarakan Rapat Koordinasi kegiatan MBG untuk menyelaraskan kebijakan, dan pemahaman pemerintah daerah. Kemudian peranan antar OPD (Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, dan Dinas Kominfo. Bappeda, termasuk SPPG, agar kegiatan MBG berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan," tutupnya.
