BPJS Kesehatan bersama DPR RI, tingkatkan pemahaman JKN di Padang Pariaman

Padang (ANTARA) - BPJS Kesehatan Cabang Padang menggandeng Komisi IX DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Camat Kayu Tanam. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai Program JKN untuk meningkatkan literasi publik tentang manfaat, hak, serta mekanisme layanan JKN yang merupakan program prioritas nasional di bidang kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam memahami dan memanfaatkan layanan JKN. Ia menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan. Masyarakat diharapkan tidak ragu memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Ia menyebut melalui kegiatan pemberian informasi langsung yang secara berkelanjutan dan rutin, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada peserta JKN hingga ketika mengakses layanan serta menangkis berita hoax.

"Terutama juga untuk peserta yang hadir sekarang, jangan sampai ada peserta JKN, teman, dan keluarga mendapatkan informasi yang tidak sesuai. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa selama status kepesertaan JKN aktif, pelayanan kesehatan dapat dijamin oleh Program JKN sesuai indikasi medis, mengikuti prosedur, dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut Fauzi menyampaikan bahwa bagi peserta JKN yang mengakses rujukan berjenjang, agar dapat datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk diobati dan di screening awal kesehatan maupun penyakitnya. Selanjutnya, jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke rumah sakit atau Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjut (FKRTL).

Ketika peserta JKN mengalami kendala dalam mengakses layanan kesehatan dan membutuhkan informasi, peserta dapat menghubungi petugas BPJS Siap Membantu (SATU!) di mana poster yang berisi foto dan nomor handphone petugas telah terpajang di setiap rumah sakit, yang bermitra kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kanal lainnya yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan saat ini menggaungkan transformasi mutu layanan, salah satunya peserta JKN bisa mengoptimalkan sistem antrean online. peserta JKN bisa mengaksesnya melalui Aplikasi Mobile JKN, baik saat hendak mengakses layanan kesehatan dari FKTP maupun FKRTL,” ucap Fauzi.

Di samping itu, peserta JKN dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Layanan Skrining Riwayat Kesehatan hingga fitur Bugar turut dihadirkan dalam Aplikasi Mobile JKN.

“Saat ini banyak kemudahan layanan dari BPJS Kesehatan untuk peserta JKN. Baik layanan administrasi maupun pelayanan kesehatan. Penggunaan KTP contohnya, cukup membawa KTP, sudah bisa mengakses layanan JKN. Karena KTP sekarang bisa digunakan sebagai identitas peserta. Banyak juga fitur dalam aplikasi Mobile JKN yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, salah satunya fitur Skrining Riwayat Kesehatan. Skrining ini adalah langkah awal untuk mengetahui seberapa jauh kondisi kesehatan tubuh seseorang. Kini masyarakat juga bisa melakukan skrining kesehatan secara online dan tidak perlu mendatangi fasilitas kesehatan. Terbaru, saat ini telah hadir fitur Bugar, sebagai digitalisasi pencatatan kesehatan seperti langkah,” ujar Fauzi.

Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang dibangun dalam menyosialisasikan Program JKN ke masyarakat akar rumput. Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dalam memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok, untuk memahami dan menggunakan haknya atas layanan kesehatan.

“Kami menyambut baik kegiatan ini dan berkomitmen mendukung penuh Program JKN agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di Kabupaten Padang Pariaman,” ujar Bupati Padang Pariaman.

Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan JKN agar tetap efektif dan inklusif. Ia mengatakan bahwa jaminan kesehatan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dari semua golongan, maka penyebaran informasi tentang akses JKN oleh BPJS Kesehatan diperlukan oleh masyarakat.

“Program JKN adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat. Kami ingin program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegasnya.

Ade menyampaikan, dengan hadirnya BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program JKN sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

“Pemerintah hadir dalam melakukan kewajibanya untuk menjamin kesehatan masyarakat, maka kepesertaan masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan sangat diperlukan, baik yang mandiri maupun yang dibiayai oleh pemerintah. Kehadiran para pemangku kebijakan secara langsung, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Program JKN di Kabupaten Padang Pariaman semakin meningkat,” tutupnya.