Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyiapkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran.
"Optimalisasi potensi retribusi dan mendorong kepatuhan pajak masyarakat menjadi solusi untuk meningkatkan PAD. Ini penting untuk menyiasati keterbatasan fiskal daerah yang semakin menyempit," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Senin.
Ia mengatakan kebijakan terkait efisiensi anggaran harus dicarikan solusinya agar pembangunan bisa terus berjalan. Solusinya adalah peningkatan PAD untuk membiayai program pembangunan.
Mahyeldi mengatakan potensi PAD dari penerimaan pajak kendaraan masih cukup besar. Untuk bisa meningkatkan PAD dari sektor itu, Pemprov Sumbar menyiapkan langkah diskon pajak.
"Diskon pajak ini untuk mendorong masyarakat agar lebih taat membayarkan kewajibannya," katanya.
Selain itu, khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar, kepatuhan pajaknya dikaitkan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), itu dituangkan dalam SE Gubernur Nomor:082/SE-GSB/BAPENDA/2025.
"Khusus PNS, bagi yang tidak patuh. Pembayaran TPP nya akan ditunda," kata Mahyeldi.
Langkah lain, kata Mahyeldi adalah dengan memaksimalkan pendapatan retribusi melalui skema sewa pemanfaatan aset milik daerah.
"Semua aset yang berpotensi untuk bisa meningkatkan PAD melalui retribusi akan dipetakan lebih rinci dan segera dieksekusi," katanya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra menegaskan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan aktif untuk mensukseskan amanat dari SE Gubernur tersebut.
"Agar SE tersebut efektif, harus ada penekanan di masing-masing OPD, jangan hanya dibebankan kepada Bapenda," katanya.
