Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menilai untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerah itu perlu dicari strategi baru yang lebih tepat sasaran, guna memperkuat program yang selama ini telah berjalan.
"Perlu kita dorong dilahirkannya suatu program kegiatan yang strategis serta sinkron antar-OPD serta sektor terkait lain. Serta antara pemerintah sampai ke tingkat nagari, dengan harapan penanganan stunting dapat dikerjakan secara lebih spesifik by name by address, by case by intervention," katanya di Padang, Kamis.
Ia mengatakan hal itu saat membuka Rapat Evaluasi Tim Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumbar di Padang.
Ia menegaskan, program percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas yang harus didukung oleh semua komponen di daerah.
Berdasarkan survei SSGI prevalensi stunting tahun 2021, prevelansi stunting di Sumbar berada pada angka 23,3 persen, kemudian pada tahun 2022 tercatat 25,2 persen atau meningkat 1,9 persen dari tahun sebelumnya.
Sedangkan di tahun 2023 lalu, telah terjadi penurunan ke angka 23,6 persen, dan tercatat di bawah angka rata-rata nasional.
"Untuk penurunan prevalensi ini tentu kita memberikan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan atas kontribusi yang dilakukan. Terutama kepada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas, serta seluruh tenaga pendamping yang telah menjadi garda terdepan dalam menurunkan angka stunting di Sumbar," katanya.
Namun ke depan ia berharap program itu akan terus diperkuat dengan strategi-strategi baru agar lebih tepat sasaran, sehingga benar-benar tercipta percepatan dalam penurunan stunting.
Gubernur meyakini, dengan kerja keras, kerja sama, dan komitmen semua pihak, maka target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, yakni sebesar 14 persen, akan dapat tercapai.
"Masalah stunting adalah masalah keluarga. Kita harus menghadirkan keluarga yang sejahtera. Masa depan anak-anak bergantung pada upaya kita hari ini. Barangkali, inilah yang menjadi tugas kita bersama dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di Sumbar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar dr Lila Yanuar melaporkan, rapat evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan intervensi yang telah dilaksanakan di Sumbar sesuai arahan dari Presiden.
Pada Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2021 tentang komitmen kepala daerah pada lima pilar dan juga tindakan aksi dari satgas stunting yang diwujudkan dalam 8 Rencana Aksi Penanganan Stunting, di antaranya adalah terlaksananya rembuk stunting termasuk kontribusi dana nagari/desa.
Lila Yanuar berharap, pada rapat evaluasi yang dilaksanakan kali ini, akan bermuara pada output penurunan angka stunting di Sumbar.
"Kita tidak hanya fokus pada kasus stunting, tetapi juga pada pencegahan stunting. Sehingga, pada hari ini semua tim TPPS hadir bersama-sama," ujarnya.
Turut hadir dalam rapat evaluasi tersebut, Ketua TPPS Provinsi Sumbar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, para Kepala OPD Provinsi Sumbar, Kepala Inspektorat Provinsi Sumbar, Rektor Universitas Andalas, Direktur Poltekkes Kemenkes RI Padang, Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota se Sumbar, dan Direktur RS se-Sumbar, serta Ketua Organisasi Profesi dan peserta rapat lainnya.*
Gubernur: Perlu strategi baru atasi stunting di Sumbar
Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menilai perlu dicari trategi baru untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah itu di Padang, Kamis (20/6/2024). ANTARA/HO-Biro Adpim Sumbar.
