Lubuk Sikaping (ANTARA) - Bupati Pasaman Sabar AS, membuka secara resmi musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrembang RKPD) Pasaman tahun 2026.
Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping, Selasa (25/03/25).
Bupati Sabar AS mengingatkan tentang kondisi yang belakangan sedang tidak baik-baik menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat terhitung tahun anggaran 2025.
Akibat kebijakan efisiensi anggaran itu, menurut Bupati Sabar AS, ruang fiskal yang ada kian terbatas dan menyempit.
"Kondisi itu justru terjadi di tengah semakin besarnya kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat," katanya.
Tidak ada jalan lain, menurut Bupati Sabar AS, untuk menjawab tantangan seperti itu skala prioritas mesti semakin dipertajam.
"Karena kondisi seperti itu berlaku secara nasional," ungkapnya.
Solusi lain dari persoalan seperti itu, menurut Bupati Sabar AS, adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun.
"Kalau PAD Pasaman terus membaik, tentu akan membuat ruang fiskal makin bertambah lapang, yang membuka peluang bagi kita untuk.melaksanakan berbagai program pembangunan," katanya.
Kendati demikian, menurut Sabar AS, di tengah kondisi yang belum membaik itu, Pasaman tetap mampu mengukir sejumlah prestasi yang membanggakan, baik tingkat lokal maupun nasional.
Bupati Sabar AS menunjuk contoh reward dan dari Kantor Inspektorat Sumbar di mana Pasaman meraih nilai tertinggi di Sumbar, lalu penghargaan dari Ombusman R I, dari Kemendikdasmen, dan lainnya.
Kepala Bappeda Pasaman Chairuddin Batubara mengatakan Musrenbang RKPD Pasaman 2026 dimaksudkan untuk membahas rencana kerja pemerintah daerah Pasaman tahun anggaran 2026.
Para narasumber yang akan dihadirkan, menurut Rahmat, antara lain Kepala Bappeda Sumbar, Ketua DPRD Pasaman, dan Kepala Bappeda Pasaman.
Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi dalam sambutannya mengatakan perlunya upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk menangani kemiskinan ekstrem, yang masih ada di Pasaman.
Nelfri juga meminta perhatian khusus untuk pembangunan sektor pertanian, antara lain dengan melibatkan dunia usaha.
"Yang menjadi PR bagi kita adalah soal kelapa sawit," ungkapnya.
Kabid perekonomian Bappeda Sumbar Benny Sakti yang ditanya media ini mengatakan kebijakan efisiensi anggaran diterapkan pusat dimaksudkan Agar - agar program pembangunan yang disusun tepat sasaran.
Oleh karena kebijakan efisiensi itu, menurut Benny, ada sejumlah sektor yang mendapat skala prioritas seperti swasembada pangan, penanganan kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
