Padang (ANTARA) - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) melirik potensi alokasi pembiayaan program makan sehat gratis oleh pemerintah dan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (PDPKS) agar pengalokasian dipercayakan melalui Bank Daerah.
Dua isu tersebut peluang pembiayaan program pemerintah termasuk menjadi fokus bahasan dalam pertemuan konsolidasi 27 BPD dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam Asbanda, kata Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra sebagai juru bicara Asbanda kepada awak media di Padang, Jumat.
Turut hadir dalam ekspose tersebut, Direktur Eksekutif Asbanda Wirman Ismaun dan Direktur Operasional Asbanda Subekti Heriyanto.
Gusti menjelaskan, bagaimana BPD bisa ikut berkontribusi dalam program makan sehat gratis, karena pelaku usaha dan penerima manfaat berada di daerah.
Daerah identik dengan pemerintah daerah, dan Pemda adalah pemilik BPD atau pemegang sahamnya, ujarnya.
Selain itu, ada beberapa sumber dana hubungan antara pusat dan daerah, sebenarnya bisa memanfaatkan BPD sebagai perpanjangan agar cepat sampai ke sasaran.
Gusti menyontohkan, dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam program peremajaan kebun kelapa sawit.
Dana yang dikelola BPDPKS merupakan iuran yang diambil dari setiap sekian kilo minyak kelapa sawit, arti diambil dari sumber daya daerah sehingga bisa menfaatkan BPD dalam penyalurannya.
Kemudian, katanya, fokus bahasan dalam konsolidasi Asbanda ini, berkaitan dengan menghadapi tutup buku tahun 2024.
Gusti mengungkapkan, setiap provinsi berbeda, ada yang kaya sekali sehingga Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak terlalu tinggi.
"Ada dua provinsi secara kondisi geografis dan ekonomi dan faktor lainnya, LDR cenderung tinggi, yakni di Sumatra dan Sulawesi. Umumnya di atas satu persen,"ungkapnya.
LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya.
Gusti menyebutkan, BPD-BPD di dua provinsi itu dalam istilah perbankan agak "shot" sehingga butuh dukungan.
Sedangkan diluar dua pulau tadi, likuiditasnya berlimpah, seperti di Papua dan Kalimantan uangnya banyak sekali.
"Maka BPD-BPD daerah yang likuiditas bagus ini akan membantu. Dah itulah indahnya kebersamaan. Sehingga posisi keuangan dan neraca saat tutup buku akhir tahun sama-sama bagus,"ujarnya.*
