Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mendorong adanya kerja sama antara negara Asia Tenggara atau ASEAN dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Hal itu diucapkan Hadi saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community Council ke-28 di Laos, Selasa.
Dalam siaran pers resmi Kemenko Polhukam RI, dijelaskan bahwa korban TPPO di Asia Tenggara kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kriminal lain seperti penipuan secara daring atau online.
Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya warga yang menjadi korban penipuan daring yang dilakukan oleh para korban TPPO tersebut.
"ASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan kesepakatan khusus terhadap ASEAN Leaders Declarations on Combating in Persons Caused by Abused of technology," kata Hadi dalam forum pertemuan tersebut.
Jika permasalahan ini tidak ditangani secara bersama sama, Hadi khawatir di masa depan ASEAN akan berubah menjadi pusat tindak kriminal di bidang penipuan dan perdagangan.
"Alih alih menjadi epcentre of growth, kawasan Asia Tenggara bisa menjadi epicentre of scams," ujar dia dalam siaran pers tersebut.
Hadi melanjutkan, ASEAN sendiri telah menyepakati kerja sama di bidang penegakan hukum dalam perjanjian ASEAN Mutual Legal Assistance.
Hadi berharap perjanjian tersebut bisa menjadi landasan utama terbentuknya kerja sama antara negara Asia Tenggara dalam menangani kasus TPPO.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Hadi dorong kerja sama antara negara ASEAN tangani TPPO
Berita Terkait
Hadi Tjahjanto ajak seluruh komponen bangsa wujudkan pilkada damai
Rabu, 26 Juni 2024 17:09 Wib
Jokowi terbitkan Keppres Satgas Judi Online diketuai Menkopolhukam
Sabtu, 15 Juni 2024 12:14 Wib
Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Rabu, 21 Februari 2024 11:29 Wib
Tanah ulayat pun kini bersertfikat
Jumat, 13 Oktober 2023 15:16 Wib
Menteri BPN perintahkan jajaran selesaikan masalah tanah di Sumbar
Rabu, 11 Oktober 2023 19:57 Wib
Menteri BPN: Sertifikat ulayat bukti pengakuan negara pada masyarakat
Rabu, 11 Oktober 2023 15:02 Wib
Hadi Tjahjanto: Presiden berpesan segera selesaikan sengketa tanah
Rabu, 11 Oktober 2023 5:04 Wib
Menteri BPN: Masih ada 352 ribu Ha tanah ulayat akan disertifikatkan
Rabu, 11 Oktober 2023 5:04 Wib