Padang (ANTARA) - Pakar ekonomi sumber daya manusia dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Delfia Tanjung Sari menjelaskan kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun swasta menjadi salah satu kendala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi itu untuk berkembang.
"Yang terjadi itu pemerintah daerah, perguruan tinggi atau pihak swasta masih jalan sendiri-sendiri dalam membantu pengembangan UMKM," kata pakar ekonomi sumber daya manusia dari Unand Delfia Tanjung Sari di Padang, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Delfia di sela-sela kegiatan the gade sociopreneurship challange yang merupakan program kolaborasi antara Unand dengan PT Pegadaian.
Seharusnya, ujar Delfia, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun pihak swasta saling berkolaborasi dan menyusun sebuah peta jalan untuk pengembangan pelaku UMKM.
Sebab, berdasarkan temuan di lapangan masih dijumpai pelaku usaha yang mendapat bimbingan atau pendampingan sekaligus dari tiga instansi berbeda. Imbasnya, banyak pelaku usaha yang tidak mendapat perlakuan yang sama sehingga berujung pada gulung tikar.
Selain itu, dosen pada Fakultas Ekonomi Bisnis tersebut menilai kurangnya regenerasi dan dorongan lingkungan untuk melahirkan wirausaha muda menjadi problem tersendiri. Apalagi, porsi pendidikan kewirausahaan bagi generasi muda dinilai masih minim jika dibandingkan materi lain.
"Padahal, sejak dulu masyarakat Minangkabau itu terkenal dengan semangat dan jiwa entrepreneur," kata dia.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Kanwil II Pekanbaru PT Pegadaian, Dede Kurniawan mengatakan Kementerian BUMN lewat Pegadaian memiliki program the gade sociopreneurship challange yang ditujukan untuk menciptakan wirausaha muda.
Program tersebut menyasar para mahasiswa di tanah air salah satunya Unand untuk menyusun proposal terkait usaha yang akan dikembangkan. Usulan yang dinilai paling menarik akan mendapat pendampingan khusus.
Dede mengatakan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan usaha namun terkendala biaya akan dibantu PT Pegadaian lewat kredit usaha rakyat syariah dengan bunga lunak, yakni kisaran empat persen dalam kurun waktu setahun.
