Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berkomitmen membantu pengembangan komoditas kakao di provinsi setempat untuk menuju pasar ekspor.
"DJPb Sumatera Barat berkomitmen dalam mendukung pengembangan kakao melalui berbagai langkah strategis," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Jumat.
Beberapa langkah yang akan dilakukan DJPb ialah mengidentifikasi komoditas unggulan dalam hal ini kakao hingga mendorong intensifikasi komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait.
Termasuk juga melakukan pemetaan potensi nagari (desa) hingga pengumpulan data jumlah kepala keluarga, luas lahan dan potensi hasil kakao di Ranah Minang.
Syukriah mengatakan untuk menjangkau pasar ekspor terdapat beberapa hal yang wajib dipenuhi eksportir di antaranya kuota dan kualitas komoditas yang akan diekspor.
Salah satu penyebab kakao asal Sumbar belum bisa menembus pasar ekspor ialah tidak tercukupinya kuota minimal pengiriman komoditas tersebut keluar negeri. Untuk mengatasinya, DJPb menyarankan agar pengirimannya dibarengi dengan komoditas lain seperti gambir, kopi, rempah-rempah dan lainnya.
"Kami menyakini kakao ini potensial ekspor bersama komoditas lain yang dikirim secara berkelompok dalam satu kontainer," sebut dia.
Sementara itu, pelaku UMKM kakao asal Kabupaten Padang Pariaman Netty mengatakan ia memiliki kakao dengan kualitas A atau berstandar internasional.
Menurut dia, dengan kapasitas produksi 10 ton per minggu berpeluang besar menembus pasar ekspor. Saat ini, pihaknya membina 90 kelompok tani di Kabupaten Padang Pariaman dengan total lahan 100 Hektare (Ha). Namun, sayangnya, dari jumlah itu baru sekitar 20 ha yang tergolong produktif.
"Salah satu kendala yang dihadapi ialah kurangnya pasokan bahan baku dari petani, keterbatasan akses modal dan ketiadaan bibit kakao yang berstandar," ujar dia.
