Bawaslu Pasaman Barat butuh 90 orang pengawas pemilu tingkat nagari

id nagari

Bawaslu Pasaman Barat butuh 90 orang pengawas pemilu tingkat nagari

Bawaslu Pasaman Barat butuh 90 orang pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa (nagari) dalam upaya peningkatan pengawasan tahapan Pilkada 2024. Antara/Altas Maulana. 

Simpang Empat (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat butuh 90 orang pengawas pemilu nagari (desa) untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

"Perekrutan terhadap pengawas pemilihan umum tingkat nagari sudah kita lakukan. Saat ini sudah ada 185 orang yang lolos administrasi calon panwaslu kelurahan atau nagari. Direncanakan besok, Selasa (28/5) akan dilakukan seleksi wawancara untuk mencari 90 orang," kata Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar di Simpang Empat, Senin.

Menurutnya pembentukan panwaslu kelurahan atau nagari itu merupakan langkah Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan tahapan Pilkada 2024.

Ia berharap nantinya berharap petugas Bawaslu sampai ke tingkat kelurahan atau nagari dapat melaksanakan pengawasan tahapan pilkada yang saat ini sudah berjalan.

"Pengumuman yang lulus akan dilakukan pada 31 Mei 2024 dan pelantikan akan dilakukan pada 1-2 Juni 2024," katanya.

Selain itu partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan ikut dalam pengawasan setiap tahapan pilkada.

"Pemantauan di media sosial juga kita lakukan sebagai bentuk pengawasan," ujarnya.

Selain pembentukan pengawas pemilu tingkat kelurahan atau nagari, pihaknya juga telah melantik pengawas pemilu kecamatan sebanyak 33 orang atau tiga per kecamatan.

"Dengan dibentuknya panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu tingkat kelurahan atau nagari maka pengawasan akan bisa dilakukan dengan maksimal," harapnya.

Mengenai pengawasan partisipatif masyarakat pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI.

Dari pengalaman sebelumnya, katanya, pihaknya melibatkan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media dan perguruan tinggi dalam pengawasan partisipatif.