Rp5,9 miliar kerugian banjir lahar dingin landa Agam

Lubukbasung (ANTARA) - Bupati Agam, Sumatera Barat Andri Warman menyatakan sekitar Rp5,9 miliar kerugian banjir lahar dingin Gunung Merapi melanda daerah itu dampak curah hujan tinggi, Jumat (5/4).

"Kerugian ini berdasarkan pendataan yang dilakukan pascabencana yang berasal dari kerusakan lahan pertanian, infrastruktur dan lainnya," katanya di Lubuk Basung dihadapan Deputi Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan mengunjungi lokasi banjir bandang di Nagari Bukit Batabuh, Canduang, Senin, (8/4).

Ia mengatakan dari pendataan sekitar 65 hektar sawah tertutup lumpur, 69 rumah warga terdampak, dan 38 tempat usaha rusak.

Langkah-langkah darurat telah dilakukan secara aktif oleh Pemkab Agam termasuk evakuasi masyarakat ke tempat yang aman, pembersihan material banjir, serta mobilisasi armada dari Damkar dan mobil sampah.

"Kita langsung menggelar rapat dan menetapkan masa tanggap darurat pascabencana tersebut," katanya.

Ia menambahkan untuk mengatasi banjir lahar dingin susulan, mitigasi dilakukan dengan menempatkan alat berat untuk membersihkan material banjir dan mencegah air meluap ke jalan.

"Mitigasi telah kita lakukan dan termasuk membantu korban dan menyalurkan bantuan," katanya.

Sementara Deputi Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen TNI Fajar Setiawan memberikan apresiasi atas tindakan cepat yang dilakukan oleh Bupati Agam dan jajarannya dalam menangani situasi darurat ini.

"Pendirian posko dan kolaborasi dengan berbagai pihak dianggap sebagai manajemen risiko bencana yang sangat baik," katanya.

Ia menambahkan meskipun potensi bencana seperti banjir bandang, cuaca ekstrim, dan erupsi gunung masih ada, Deputi BNPB menekankan bahwa bencana tidak bisa dihentikan, tetapi kerugian bisa diminimalkan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

BNPB memberikan dukungan berupa tenda pengungsi, mesin pompa, paket makanan siap saji, sembako, biskuit protein, matras, selimut, dan dana darurat siap pakai sebesar Rp250 juta untuk operasional petugas di lapangan.