Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan pentingnya perencanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menekan potensi terjadinya penyimpangan.
"Dengan perencanaan yang baik, dapat diharapkan sebuah program akan berjalan dengan baik. Ditambah dengan pengawasan maka potensi terjadinya penyimpangan bisa ditekan," katanya di Padang, Selasa.
Ia mengatakan itu saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi se-Sumatera Barat di Padang.
Ia mengatakan pada prinsipnya perencanaan harus dibangun dari bawah ke atas, serta melibatkan semua pihak sejak awal. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama dan sekaligus mendorong pelaksanaannya sebagai komitmen bersama seluruh pihak.
"Setelah perencanaan dilakukan, maka sejumlah lembaga akan melakukan pengawasan, seperti BPKP, BPK, Inspektorat, KPK, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya," katanya.
Ia mengatakan Forum Perangkat Daerah Inspektorat se-Sumbar merupakan bagian dari penguatan upaya pengawasan pelaksanaan pemerintahan di Sumbar berjalan pada garis-garis aturan yang tepat.
"Jika pelaksanaan pemerintah tidak diawasi, maka cenderung akan terjadi penyimpangan. Oleh karenanya, pengawasan penting untuk menyelamatkan pelaksana pemerintahan, dari potensi melakukan penyimpangan," ujarnya.
Sementara Inspektur Daerah Provinsi Sumbar, Delliyarti menyampaikan Forum Perangkat Daerah tersebut mengusung tema "Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengawasan Internal Tahun 2024" yang salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan program perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
"Dalam Forum Perangkat Daerah ini kita menghadirkan narasumber Inspektur Daerah Sumbar; Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi; Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Dessy Adin; serta gubernur sebagai pembicara kunci. Ada pun peserta forum terdiri atas kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sumbar, dan Pejabat Fungsional Inspektorat Sumbar," katanya.