Kerjasama dengan Bank Nagari, Pemkot Padang Panjang luncurkan KKPD

Padang Panjang (ANTARA) - Sukses pelaksanaan pembayaran sistem chasless atau pembayaran non tunai dan menjadi satu-satunya kota di Sumatera Barat, kota yang mengawali pembayaran non tunai, Pemkot Padang Panjang bersama Bank Nagari Sumatera Barat, kembali berinovasi luncurkan Kartu Kridit Pemerintah Daerah (KKPD), ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Penjabat Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra dengan Kepala Cabang Bank Nagari Kota Padang Panjang Imelda Angreini di lantai tiga Balaikota Jum’at (8/12).

Kepala kantor cabang bank nagari Kota Padang Panjang, Imelda Angreini menyebutkan, KKPD dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran dan waktu disepakati, satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati.

"Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui KPPD ini dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp.200 juta untuk satu penerima pembayaran. Yang meliputi belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, pengadaan bahan makanan, barang untuk persediaan, sewa, pemeliharaan, bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan lainnya," kata dia.

Ia menjelaskan pagu KPPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta modal, paling banyak Rp.50 juta. Pagu untuk perjalanan dinas jabatan diberikan sebanyak Rp.40 juta

Penandatangan perjanjian kerja sama juga dilakukan antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan Bank Nagari Padang Panjang tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ditandangani Plh Kepala BPKD, Zia Ul Fikri, S.E disaksikan Pj Wako Sonny dan Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E.

Pj. Walikota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra mengapresiasi BPKD dan Bank Nagari yang sudah menginisiasi dan mewujudkan kerja sama ini dalam melahirkan KKPD.

"Penerapan kartu kredit ini baru dilaksanakan di lima OPD, namun dalam waktu dekat kita akan melibatkan semua OPD. Seluruh anggaran yang dikelola dan digunakan Rp.1 pun harus jelas pertanggungjawabannya.

Sonny berharap, sistem dan pelaksanaan KKPD harus disosialisasikan khususnya kepada OPD untuk menjadi pilot project tahap pertama ini.

Sonny, mengimbau semua OPD hingga level terbawah untuk tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Baik itu administrasi, apalagi ada kesengajaan untuk penyalahgunaan anggaran tersebut.