Wonosobo, (Antara) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah menghentikan serbuan retail ke desa-desa karena mengancam usaha perdagangan kecil masyarakat lokal.
"Sudah banyak pemilik warung kelontong yang terpaksa gulung tikar. Dan, mereka itu sebagian besar orang NU," kata Ketua PBNU Profesor Mohammad Maksum Mahfudz usai penutupan Rapat Pleno PBNU 2013 di Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu.
Lebih lanjut Maksum mengatakan bahwa membiarkan retail yang didukung modal kuat masuk ke desa berarti membiarkan terbunuhnya pelaku ekonomi kecil yang notabene kesulitan mendapatkan akses permodalan.
"Ibarat membiarkan pelanduk bertarung melawan gajah," kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
Memang, kata Maksum, harga di retail belum tentu lebih murah daripada harga di warung. Akan tetapi, kemudahan dan citra modern yang melekat pada retail terbukti lebih menarik konsumen.
"Bagi konsumen memang tidak ada keuntungan yang signifikan, tetapi bagi pemilik warung keberadaan retail sangat berpengaruh signifikan terhadap usaha mereka," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Maksum, kepedulian dan keberpihakan Pemerintah kepada pelaku usaha kecil sangat dibutuhkan.
Salah satu rekomendasi rapat pleno PBNU yang digelar di Kampus Universitas Sains Alquran Wonosobo adalah meminta Pemerintah segera menata ulang dan menghentikan masuknya retail asing ke desa dan segera melakukan penguatan perdagangan dan distribusi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.
PBNU juga meminta Pemerintah segera mengambil kebijakan untuk menghentikan praktik kartel agar terjadi perdagangan yang sehat sehingga kekayaan tidak tertumpu pada sekelompok kecil.
Pemerintah diharapkan segera mendorong kepemilikan faktor produksi oleh rakyat. (*/jno)
Berita Terkait
Bantuan ke Gaza terhambat, Turki hentikan perdagangan dengan Israel
Jumat, 3 Mei 2024 9:40 Wib
Pakar sarankan Indonesia galang banyak negara hentikan agresi Israel
Jumat, 29 Maret 2024 14:21 Wib
Hentikan kampanye di pasar, Bawaslu Bukittinggi tegaskan pentingnya STTP
Rabu, 7 Februari 2024 12:05 Wib
Kemenkumham Sumbar hentikan rotasi WBP demi validasi data pemilih
Selasa, 6 Februari 2024 16:31 Wib
Bawaslu Pasaman Barat hentikan perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh bupati
Selasa, 6 Februari 2024 5:06 Wib
Kejari Padang hentikan penuntutan tiga tersangka kasus penganiayaan
Selasa, 30 Januari 2024 5:10 Wib
Muhaimin sebut akan hentikan program "food estate"
Minggu, 21 Januari 2024 20:42 Wib
Chelsea hentikan torehan tak terkalahkan Tottenham Hotspur
Selasa, 7 November 2023 9:21 Wib