KPU terima hibah 13,8 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2024 Bukittinggi

Bukittinggi (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat menerima dana hibah sebesar Rp 13,8 miliar dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini diperuntukkan untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pendanaanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi," kata Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, Jumat.

Anggaran untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2024 disepakati melalui penandatanganan NPHD dengan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi.

Sebelumnya, KPU Bukittinggi mengusulkan anggaran Pilkada 2024 itu sebesar Rp15,9 miliar. Jumlah ini lebih besar dari anggaran Pilkada tahun 2020 lalu sebesar Rp12,8 miliar.

"KPU Kota Bukittinggi akan mengelola dan memanfaatkan dana hibah yang telah disepakati dengan Pemkot Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Satria.

Ia menegaskan pengelolaan dana dilakukan secara transparan, profesional, dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya guna kelancaran dan suksesnya seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

"Mulai dari tahapan penyusunan program, kemudian pemuktahiran data pemilih, pengumuman dan pendaftaran calon, pelaksanaan kampanye, kemudian pengadaan logistik, kemudian operasional PPK, PPS hingga sampai ke KPPS di 3 kecamatan, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan lainya," kata Satria menjelaskan.

Untuk tahapan pelaksanaan Pemilu saat ini, KPU Kota Bukittinggi telah menetapkan sebanyak 310 anggota DPRD setempat dalam daftar calon tetap (DCT) Calon Legislatif Pemilu 2024.

Komisioner KPU Kota Bukittinggi, Rifa Yanas menyebutkan untuk total keseluruhan DCT sebanyak 310 orang yang dicalonkan 15 partai politik di daerah ini. Sementara ada tiga partai yang calonnya kosong, yaitu Hanura, Garuda, dan PKN.

“Kelima belas partai itu adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat, semuanya akan memperebutkan 25 kursi anggota dewan," katanya.