Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi menjelaskan penyebab tiga badan usaha milik daerah (BUMD) di provinsi tersebut yang hingga kini belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
"Dari lima BUMD yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat, dua di antaranya telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Kamis.
Keduanya yakni PT Bank Nagari dan PT Jamkrida Sumbar. Sementara itu, PT Balairung, PT Grafika Jaya sumbar dan PT Sijunjung Sumbar Energi berdasarkan tahun buku 2022 masih dalam keadaan merugi, dengan kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda.
Pertama, PT Balairung Citra Jaya Sumbar yang bermasalah dengan biaya pemeliharaan dan biaya akumulasi penyusutan sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian setiap tahunnya.
Mahyeldi mengatakan jika dihitung dari sisi kinerja tahun ke tahun, sebetulnya pihak manajemen tergolong cukup baik. Hal itu ditunjukkan dari tingkat okupansi di atas 50 persen, dan nilai laba kotor yang besar.
Namun, hal itu menjadi tidak bagus saat perusahaan memperhitungkan biaya akumulasi penyusutan yang membuat pendapatan perusahaan menjadi minus. Menyikapi kondisi itu, pada 2023 pihak manajemen berupaya bekerja sama dengan pihak lain yang kemudian disinergikan dengan pengelolaan PT Balairung.
Kemudian, terkait PT Grafika Jaya Sumbar yang juga belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Gubernur mengatakan pemerintah sudah melakukan restrukturisasi perusahaan, dan menggabungkan anak-anak perusahaan menjadi unit pada perusahaan induknya.
"Termasuk melakukan perombakan pada sisi manajemen. Kemudian PT Grafika juga sedang mencoba untuk fokus pada bisnis utama yaitu percetakan," ujarnya.
Dari upaya itu, BUMD tersebut cukup berhasil menurunkan tingkat kerugian yang dialami PT Gafika. Perusahaan juga telah beroperasi kembali dengan baik. Lebih rinci, pada 2021 nilai kerugian Rp622.712.932, kemudian 2022 turun menjadi Rp468.587.932, dan pada Triwulan II 2023 menjadi Rp5.636.430.
"Pemerintah daerah optimistis akhir 2023 PT Grafika akan memperoleh keuntungan dan dapat menghasilkan deviden bagi daerah," ujarnya.
Terakhir, PT Sijunjung Sumbar Energi merupakan perusahaan bentukan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang ditujukan untuk pengelolaan participating inter (10 persen) atas pengelolaan Block Sinamar South West Sumatra oleh PT Rizki Bukit Barisan.
"Namun, masalahnya PT Rizki Bukit Barisan belum beroperasi karena belum mendapatkan pembeli dari hasil gas tambang alam yang diproduksi," ujarnya.*
Berita Terkait
Pemprov Sumbar pasang plang penghentian kegiatan tambang di Solok
Jumat, 3 Mei 2024 20:12 Wib
Kunjungi unit PLN Sumbar, Archandra Tahar tekankan Service Excellent
Jumat, 3 Mei 2024 17:20 Wib
Perolehan Suara Pileg 2024 Bukittinggi diketok palu tanpa sanggahan
Jumat, 3 Mei 2024 16:21 Wib
Pemkab Pasaman Barat rampungkan program bedah rumah bantuan CSR perusahan sawit
Jumat, 3 Mei 2024 15:58 Wib
KPU Bukittinggi tetapkan 25 Anggota DPRD terpilih Pileg 2024
Jumat, 3 Mei 2024 15:56 Wib
Sosialisasi syarat calon perseorangan yang harus dipenuhi peserta Pilkada Serentak
Jumat, 3 Mei 2024 15:52 Wib
Pemprov Sumbar targetkan nilai SAKIP naik jadi A pada 2024
Jumat, 3 Mei 2024 15:49 Wib
Polres Agam tangkap ASN diduga cabuli anak dibawah umur
Jumat, 3 Mei 2024 13:08 Wib