Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan pemerintah agar meningkatkan produksi pupuk dalam negeri guna mengatasi ketergantungan (impor) dari negara lain.
"Ini sudah waktunya kita membuat dan meningkatkan produksi pupuk dalam negeri yang kualitasnya sama dengan pupuk impor," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra di Padang, Jumat.
Hal tersebut disampaikan Kepala BI Sumbar mengingat ketergantungan Indonesia terhadap pupuk impor yang masih cukup tinggi. Saran itu sekaligus bentuk kekhawatiran dampak perang Rusia dan Ukraina, dan ditambah konflik Israel Palestina.
Perang atau konflik tersebut diperkirakan akan mempengaruhi situasi geopolitik yang bisa berimbas ke negara-negara lain tidak terkecuali Indonesia.
Oleh sebab itu, eks Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta tersebut menyarankan pemerintah atau pemangku kebijakan untuk segera menyikapi permasalahan itu. Sebab, ketergantungan pupuk akan turut berimbas pada kenaikan harga beras di masyarakat.
Pada kesempatan itu, ia mengatakan apabila pemerintah mulai bergerak pada peningkatan produksi pupuk dalam negeri, maka pupuk yang dihasilkan hendaknya ramah lingkungan (pupuk organik) atau tidak merusak unsur tanah.
"Berdasarkan penelitian guru besar Universitas Andalas, penggunaan pupuk yang masif ternyata merusak kondisi tanah," ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan pupuk organik yang tergolong berhasil yakni di Kabupaten Karawang. Bahkan, hasil petani di daerah itu bisa tiga kali lipat dari daerah lain.
Tambahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Tiongkok, Kanada, Mesir, Rusia dan Belarusia menjadi lima negara pengimpor pupuk ke Indonesia.
BI sarankan peningkatan produksi pupuk lokal atasi ketergantungan
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Endang Kurnia Saputra. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
