310 personel kepolisian amankan Pemilu ricuh di Bukittinggi
Bukittinggi (ANTARA) - Sebanyak 310 petugas kepolisian Polresta Bukittinggi, Sumatera Barat mengamankan kericuhan yang terjadi saat penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, bentrok dan aksi protes terjadi karena massa pendukung tidak menerima kekalahan salah satu calon.
Peristiwa ini menjadi skenario dari kegiatan simulasi sistem pengamanan (sispam) kota menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kota Bukittinggi yang digelar di Lapangan Wirabraja, Bukittinggi, Selasa.
"310 personel dari total 417 petugas kepolisian Polresta Bukittinggi kami siagakan dalam sispam Pemilu 2024, jumlah ini ditambah dengan tim gabungan dari TNI dan Pemkot Bukittinggi melalui Satpol-PP, Dishub, Damkar, Tagana serta kelompok ormas," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati.
Kegiatan simulasi itu menggambarkan tindakan terukur yang dilakukan petugas keamanan saat terjadinya kericuhan kecil, menengah hingga mengarah ke anarkis yang dilakukan warga pendukung salah seorang calon atau kelompok dalam proses penghitungan suara.
Potensi keributan sudah diperlihatkan saat adanya penyusup dalam satu kelompok partai pendukung saat masa kampanye.
Dilanjutkan dengan keberatan yang diajukan beberapa pemilih saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga berujung aksi demonstrasi ke KPU daerah setempat setelah mencoba merampas kotak suara.
Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 16 tahun 2006 pasal 9, dalam eskalasi kuning, pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) kemudian diturunkan untuk mengendalikan situasi.
Dalam keadaan itu, massa semakin anarkis dengan melakukan pemblokiran jalan raya dan aksi pembakaran kertas serta ban kendaraan hingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
Puncaknya ratusan warga mendatangi kantor KPU dan nekat bentrok dengan petugas kepolisian yang terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan Armored Water Cannon (AWC).
"Ini adalah gelar pasukan untuk menunjukkan kesiapan mengantisipasi situasi di luar kendali serta untuk mencari persiapan apapun untuk langkah antisipasi, kita tidak tahu dinamika di lapangan nanti, tapi petugas sudah disiapkan hingga paham tugas masing-masing," kata Kapolresta.
Menurutnya, selain sispam, Polresta Bukittinggi juga melakukan langkah-langkah sebagai persiapan keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 di Bukittinggi.
"Banyak kegiatan seperti cipta kondisi, deklarasi pemilu damai, patroli rutin, koordinasi lintas sektor, komunikasi dengan masyarakat serta membina hubungan dengan penyelenggaraan pemilu," kata dia.
Sementara itu, pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan dukungan penuh kepada petugas keamanan untuk mewujudkan pemilu damai mulai dari Pileg, Pilpres hingga Pilkada.
"Pastinya Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai satuan organisasi negara, kami berkepentingan dan berkewajiban agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai harapan masyarakat, semoga pemilu 2024 berjalan aman dan bersaudara di Bukittinggi," kata Wako Bukittinggi, Erman Safar.
Peristiwa ini menjadi skenario dari kegiatan simulasi sistem pengamanan (sispam) kota menghadapi Pemilu Serentak 2024 di Kota Bukittinggi yang digelar di Lapangan Wirabraja, Bukittinggi, Selasa.
"310 personel dari total 417 petugas kepolisian Polresta Bukittinggi kami siagakan dalam sispam Pemilu 2024, jumlah ini ditambah dengan tim gabungan dari TNI dan Pemkot Bukittinggi melalui Satpol-PP, Dishub, Damkar, Tagana serta kelompok ormas," kata Kapolresta Bukittinggi, Kombes Pol Yessi Kurniati.
Kegiatan simulasi itu menggambarkan tindakan terukur yang dilakukan petugas keamanan saat terjadinya kericuhan kecil, menengah hingga mengarah ke anarkis yang dilakukan warga pendukung salah seorang calon atau kelompok dalam proses penghitungan suara.
Potensi keributan sudah diperlihatkan saat adanya penyusup dalam satu kelompok partai pendukung saat masa kampanye.
Dilanjutkan dengan keberatan yang diajukan beberapa pemilih saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga berujung aksi demonstrasi ke KPU daerah setempat setelah mencoba merampas kotak suara.
Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 16 tahun 2006 pasal 9, dalam eskalasi kuning, pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) kemudian diturunkan untuk mengendalikan situasi.
Dalam keadaan itu, massa semakin anarkis dengan melakukan pemblokiran jalan raya dan aksi pembakaran kertas serta ban kendaraan hingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
Puncaknya ratusan warga mendatangi kantor KPU dan nekat bentrok dengan petugas kepolisian yang terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan dan Armored Water Cannon (AWC).
"Ini adalah gelar pasukan untuk menunjukkan kesiapan mengantisipasi situasi di luar kendali serta untuk mencari persiapan apapun untuk langkah antisipasi, kita tidak tahu dinamika di lapangan nanti, tapi petugas sudah disiapkan hingga paham tugas masing-masing," kata Kapolresta.
Menurutnya, selain sispam, Polresta Bukittinggi juga melakukan langkah-langkah sebagai persiapan keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 di Bukittinggi.
"Banyak kegiatan seperti cipta kondisi, deklarasi pemilu damai, patroli rutin, koordinasi lintas sektor, komunikasi dengan masyarakat serta membina hubungan dengan penyelenggaraan pemilu," kata dia.
Sementara itu, pemerintah Kota Bukittinggi menegaskan dukungan penuh kepada petugas keamanan untuk mewujudkan pemilu damai mulai dari Pileg, Pilpres hingga Pilkada.
"Pastinya Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai satuan organisasi negara, kami berkepentingan dan berkewajiban agar setiap tahapan pemilu berjalan sesuai harapan masyarakat, semoga pemilu 2024 berjalan aman dan bersaudara di Bukittinggi," kata Wako Bukittinggi, Erman Safar.