Padang (ANTARA) - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG menyebut dukungan dana pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Sumbar pada semester I 2023.
Ia mengatakan di Padang, Selasa kontribusi dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap pendapatan APBD Sumbar adalah sebesar Rp9.089,94 miliar atau 75,42 persen dari total pendapatan daerah.
Menurutnya penyaluran TKD sampai dengan 30 Juni 2023 di Sumbar mencapai 45,69 persen terhadap total Alokasi TKD 2023.
"Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2022 yang terealisasi senilai Rp9.883,61miliar," katanya.
Secara umum, penurunan realisasi TKD di provinsi itu sampai dengan 30 Juni 2023 didorong oleh penurunan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 12,89 persen dari tahun sebelumnya.
Syukriah mengatakan secara nominal, penyaluran TKD tertinggi terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp1.449,70 miliar dan terendah di Kota Padang Panjang sebesar Rp212,77 miliar.
Sedangkan secara persentase, salur dari total alokasi TKD tertinggi adalah Kota Pariaman sebesar 51,23 persen dan terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 40,07 persen.
Ia melanjutkan secara umum perekonomian Sumbar masih tetap terjaga di tengah dinamika perlambatan ekonomi global.
Kuatnya pertumbuhan ekonomi regional sampai dengan akhir Juni 2023 mencerminkan pemulihan aktivitas masyarakat pascapandemi dengan melanjutkan strategi pertumbuhan yang bersandar pada sisi konsumsi.
Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat tidak lepas dari intervensi kebijakan fiskal. APBN di regional Sumatera Barat berperan sebagai shock absorber yang mendukung penguatan pembangunan di daerah dengan menjaga keseimbangan ekonomi domestik dan melindungi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.*
