
DPRD minta Pemprov Sumbar genjot realisasi APBD 2023

Padang (ANTARA) - DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk menggenjot realisasi serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) semester II tahun 2023 mengingat hingga saat ini belum maksimal.
"Sejak awal DPRD sudah mewanti-wanti. Sebab, bicara serapan anggaran ini kita tidak bisa melihat di ujungnya saja, tapi proses serapan anggaran itu juga menentukan," kata Ketua DPRD Sumbar Supardi di Padang, Jumat.
Seharusnya, lanjut Supardi, di akhir semester pertama tersebut serapan anggaran sudah harus melawati 50 persen. Sementara, jika merujuk data Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumbar hingga Kamis (27/7) realisasi fisik baru di angka 47,2 persen, dan 35,06 persen untuk realisasi keuangan dari total Rp6,7 triliun APBD Sumbar.
"Dari segi angka, ini besar. Kita berharap di pertengahan semester kedua serapan anggaran sudah maksimal," harap dia.
Menurut politisi kelahiran 17 April 1973 tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi kendala sehingga serapan anggaran di provinsi setempat belum begitu maksimal.
Salah satu kendala yang dimaksud Supardi lebih kepada masalah regulasi yang menyangkut dengan dana alokasi umum (DAU) peruntukan. Kemudian, kendala lainnya yaitu organisasi perangkat daerah dinilai belum memahami secara maksimal terhadap aturan-aturan yang telah ditentukan.
Khusus untuk masalah pengadaan barang dan jasa, DPRD Sumbar meminta Gubernur Mahyeldi untuk mengevaluasi bersama dengan dinas terkait. Sebab, beberapa tender berpeluang batal yang diduga karena adanya kongkalikong.
"Inspektorat bersama pihak yang berwajib perlu juga memantau ini karena menghambat serapan anggaran," jelas dia.
Ia mengatakan apabila tender yang direncanakan pemerintah daerah gagal atau prosesnya memakan waktu yang cukup panjang, maka berimbas pada kualitas dari proyek yang akan dikerjakan tersebut.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Uploader: Jefri Doni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
