Legislatif dukung Bupati Pesisir Selatan evaluasi OPD soal serapan anggaran

Kamis, 21 April 2022 15:26 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Erkizen

Painan (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mendukung langkah bupati mengevaluasi serapan anggaran perangkat daerah yang rendah.

Ketua DPRD Ermizen menyampaikan sudah seharusnya bupati mengevaluasi kinerja kepala perangkat daerah yang lamban merealisasikan anggarannya, mengingat belanja modal pemerintah berpengaruh cukup besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

"Kami sangat mendukung. Itu menurut kami adalah langkah bagus yang diambil bupati agar pertumbuhan tetap berlanjut dan terjaga," ujarnya di Painan.

Berdasarkan data realisasi keuangan dan belanja APBD Pesisir Selatan 2022 hingga 31 Maret realisasi keuangan baru mencapai 12,8 persen atau sebesar Rp212,4 miliar dari Rp1,6 triliun total anggaran.

Sedangkan belanja fisik baru terealisasi sekitar 2,54 persen atau hanya sebesar Rp6,9 miliar dari total Rp248,4 miliar belanja modal barang dan jasa yang dialokasikan pada tahun ini.

Ermizen melanjutkan seharusnya pada pengujung triwulan I serapan harus mencapai 25 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan.

Perangkat daerah seharusnya memulai kegiatan sejak awal tahun, karena seluruh program dan alokasi dana yang diajukan tentu sudah melalui perencanaan sesuai kebutuhan pembangunan.

Padahal belanja pemerintah merupakan salah satu stimulan bagi perekonomian daerah. "Kalau masih segitu, berarti memang lamban, apalagi sekarang mau memasuki medio triwulan II," tuturnya.

Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Rusma Yul Anwar mengungkapkan dirinya menyangsikan kemampuan dan kinerja kepala perangkat daerah yang lamban merealisasikan kegiatannya.

Kondisi itu tidak menutup kemungkinan dilakukannya evaluasi terhadap perangkat daerah yang lamban melaksanakan rencana kerja anggarannya, mengingat pentingnya peran belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kenapa rendah itu bisa jadi karena ketidak mampuan melaksanakan kegiatan, karena alokasi anggaran itu merupakan permintaan mereka sendiri," ujar bupati di Painan.

Padahal kata bupati, dirinya dalam tiap kesempatan selalu menegaskan agar perangkat daerah segera membelanjakan keuangannya, sehingga tidak membengkak diakhir tahun.

Karena bupati menegaskan sudah selayaknya ada evaluasi agar proses pembangunan dapat menstimulan pergerakan ekonomi daerah sesuai peran dan fungsi anggaran itu sendiri.

Apalagi pemerintah pusat dan daerah kini tengah gencar melakukan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini melalui berbagai program stimulan dan kebijakan belanja anggaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi kontribusi belanja modal pemerintah pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Pesisir Selatan sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp986 miliar.

Bupati menegaskan seharusnya tidak ada lagi kecenderungan belanja kecil di awal dan membengkak di akhir tahun anggaran, sehingga berdampak pada pengendalian inflasi daerah.

"Jika program yang diusulkan dinas itu benar-benar sesuai perencanaan, tentu mereka bisa merealisasikan di awal tahun anggaran. Karena itu, wajar dilakukan evaluasi," tegas bupati.

Secara terpisah Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan Pesisir Selatan Sabrul menyampaikan beberapa persoalan masih rendahnya serapan anggaran hingga triwulan I tahun ini.

Pertama masih banyaknya petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sehingga program pembangunan yang dibiayainya belum bisa dijalankan.

Kedua terjadinya perubahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) akibat terjadi perubahan harga secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir yang memicu terjadinya perubahan DIPA.

Ketiga masih berjalannya proses lelang di LPSE bagi program dan kegiatan yang telah selesai dokumen tendernya. Meski begitu dirinya mengaku telah merencanakan rapat evaluasi bersama perangkat daerah terkait percepatan serapan anggaran.

"Akibatnya memang realisasi itu selalu lambat di awal dan kemudian kencang di akhir tahun anggaran," ujarnya.