Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kerjasama dengan Kabupaten Limapuluh Kota tentang pengembangan dan pembangunan Kawasan Wisata Geopark Harau.
"Monitoring dan evaluasi ini untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai jadwal dan perencanaan hingga bisa selesai sesuai target," kata, Zaki Fahminanda, S.STP, M.PA di Padang, Kamis.
Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Sumbar itu menyebut kerja sama pengembangan dan pembangunan wisata ini dibiayai anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan skema sharing pendanaan dari Pemprov Sumbar sebanyak 40 persen dan Limapuluh Kota sebanyak 60 persen.
"Total anggaran kerjasama sebanyak Rp20 miliar. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023," katanya.
Ia menyebut kerjasama pada 2023 difokuskan untuk pembangunan sejumlah fasilitas guna mendukung pengembangan Geopark Harau agar bisa menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.
Kegiatan berupa berupa pembangunan pentas untuk pertunjukan seni, pembangunan tembok penahan/normalisasi sebagai wahana wisata air, pembangunan mushalla dengan konsep wisata halal, pembangunan ruang terbuka hijau serta pembangunan jalan akses wisata.
Anggota Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang menjadi perwakilan dari Inspektorat Sumbar, Yenni mengatakan pihaknya telah mendapatkan gambaran tentang progres pelaksanaan kegiatan melalui pemaparan yang diberikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lima Puluh Kota bersama tim.
Dalam pemaparan itu Pemkab Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga, menyampaikan progres pelaksanaan pembangunan sebagai implementasi BKK berupa pembangunan pentas seni dan mushalla di kawasan wisata harau sudah tanda tangan kontrak dan telah dimulai pembangunan fisiknya.
Kemudian pembangunan tembok penahan/normalisasi sebagai wahana wisata air pada tahap akan penandatanganan kontrak sedangkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Pembangunan jalan akses wisata Harau telah mencapai 100 persen.
"Setelah mendengar paparan dan meninjau langsung ke lapangan, kita memberikan sejumlah saran agar target kegiatan bisa tercapai sesuai perencanaan," ujarnya didampingi perwakilan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumbar, Rossi.
Saran itu diantaranya Pemkab Limapuluh Kota diminta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan sehingga pembangunan dapat selesai tepat waktu. Juga perlu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisikan progres realisasi keuangan dan fisik serta kendala dan permasalahan secara berkala.
Tim juga meminta Pemkab Limapuluh Kota menyiapkan masterplan pengembangan Kawasan Wisata Geopark Harau sehingga pengembangan kawasan dapat terintegrasi dan berkelanjutan.
Jika terdapat sisa anggaran, pemkab Limapuluh Kota harus bisa mengoptimalkan penggunaan sehingga tidak ada lagi sisa anggaran yang harus dikembalikan kepada pemerintah provinsi.
Sementara untuk destinasi yang telah selesai dibangun pemanfaatannya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan daerah.*
