Pemkab Pesisir Selatan terima bantuan ATENSI untuk PPKS
Padang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kabupaten itu.
Bupati Pesisir Selatan Drs.Rusma Yul Anwar M.Pd didampingi Kepala Dinas Sosial Wendra Rovikto SSTP, M.Si menyambut tim Kepala Balai Sentra Terpadu Intens Soeweno(STIS) Di ruangan Bupati, di Painan, Jumat.
Dra. Hetty Herdiati, M.Si mewakili Kepala Balai Sentra Terpadu Intens Soeweno (STIS) Bogor menyampaikan tim menyalurkan bantuan ATENSI untuk PPKS di Kabupaten Pesisir Selatan.
Adapun bantuan meliputi alat bantu bagi disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, dan lainnya, serta bantuan sembako untuk keluarga yang anaknya kasus stunting, lansia, disabilitas serta keluarga rentan.
Total bantuan disalurkan untuk 658 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Total semua bantuan ATENSI ini bernilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bantuan akan direalisasikan dalam sepekan ini, dimana data-data yang akan menerima manfaat program tersebut telah dikoordinasikan Dinsos dengan para camat di wilayah masing-masing.
STIS Bogor juga mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pekerja sosial (Peksos), TKSK, PSM dan staf dinsos) sebanyak 25 orang tentang tata cara input data Asesmen Terpadu (Aster).
Tujuannya supaya, terhadap masyarakat Pesisir Selatan yang belum terdata sebagai penerima manfaat ATENSI, yaitu keluarga miskin dan rentan bisa diusulkan kembali oleh Pemkab Pesisir Selatan untuk mendapatkan bantuan pada kesempatan berikutnya.
Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan disabilitas ini sehingga bermanfaat untuk mereka.
"Kita juga berkomitmen untuk menyampaikan data yang valid atau yang benar-benar layak untuk diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut," ucapnya.
Pesisir Selatan telah melaksanakan uji publik penerima Bansos pada 2022 yang lalu dengan mengeluarkan mereka-mereka yang tidak layak mendapatkan Bansos.
Ia juga berharap Kemensos mempertimbangkan usulan daerah agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dan BPNT bisa direalisasikan.
"Dinsos ditugaskan untuk mengusulkannya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.*
Bupati Pesisir Selatan Drs.Rusma Yul Anwar M.Pd didampingi Kepala Dinas Sosial Wendra Rovikto SSTP, M.Si menyambut tim Kepala Balai Sentra Terpadu Intens Soeweno(STIS) Di ruangan Bupati, di Painan, Jumat.
Dra. Hetty Herdiati, M.Si mewakili Kepala Balai Sentra Terpadu Intens Soeweno (STIS) Bogor menyampaikan tim menyalurkan bantuan ATENSI untuk PPKS di Kabupaten Pesisir Selatan.
Adapun bantuan meliputi alat bantu bagi disabilitas, seperti kursi roda, tongkat, kaki palsu, dan lainnya, serta bantuan sembako untuk keluarga yang anaknya kasus stunting, lansia, disabilitas serta keluarga rentan.
Total bantuan disalurkan untuk 658 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima manfaat yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Total semua bantuan ATENSI ini bernilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bantuan akan direalisasikan dalam sepekan ini, dimana data-data yang akan menerima manfaat program tersebut telah dikoordinasikan Dinsos dengan para camat di wilayah masing-masing.
STIS Bogor juga mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pekerja sosial (Peksos), TKSK, PSM dan staf dinsos) sebanyak 25 orang tentang tata cara input data Asesmen Terpadu (Aster).
Tujuannya supaya, terhadap masyarakat Pesisir Selatan yang belum terdata sebagai penerima manfaat ATENSI, yaitu keluarga miskin dan rentan bisa diusulkan kembali oleh Pemkab Pesisir Selatan untuk mendapatkan bantuan pada kesempatan berikutnya.
Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan disabilitas ini sehingga bermanfaat untuk mereka.
"Kita juga berkomitmen untuk menyampaikan data yang valid atau yang benar-benar layak untuk diusulkan untuk mendapatkan bantuan tersebut," ucapnya.
Pesisir Selatan telah melaksanakan uji publik penerima Bansos pada 2022 yang lalu dengan mengeluarkan mereka-mereka yang tidak layak mendapatkan Bansos.
Ia juga berharap Kemensos mempertimbangkan usulan daerah agar masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dan BPNT bisa direalisasikan.
"Dinsos ditugaskan untuk mengusulkannya sesuai standar dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.*