Pariaman minta bantuan Komisi V DPR pembangunan sejumlah infrastruktur

id dpr ri,komisi v dpr ri,genius umar,pariaman

Pariaman minta bantuan Komisi V DPR pembangunan sejumlah infrastruktur

Wali Kota Pariaman, Sumbar Genius Umar (kanan) menyerahkan proposal permohonan pembangunan infrastruktur di Pariaman kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat kunjungan spesifik ke Pariaman, Kamis. (ANTARA/Aadiaat M. S.)

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, meminta bantuan Komisi V DPR RI untuk membangun sejumlah infrastruktur di daerah itu mulai dari jalan, jembatan, pasar hingga terminal dengan nilai anggaran hampir Rp500 miliar.

"Pariaman terbatas dengan anggaran sehingga kami membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat sambutan pada kunjungan spesifik Komisi V DPR RI di Pariaman, Kamis.

Ia menyebutkan sejumlah permintaan pembangunan infrastruktur tersebut yaitu peningkatan jalan yang dibangun tanpa dianggarkan di APBD dengan panjang 17,8 kilometer dan kebutuhan anggaran Rp53,4 miliar.

Selanjutnya, pembangunan jembatan penghubung Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 60 meter dengan kebutuhan anggaran Rp17 miliar dan jalan wisata muara Mangguang dengan panjang 40 meter dengan anggaran Rp7 miliar.

Penangan abrasi Pulau Angso Duo dan Pulau Tangah dengan nilai anggaran Rp100 miliar, normalisasi sungai dengan panjang 11,8 miliar kilometer dan nilai anggaran Rp147,5 miliar.

Rehabilitasi Terminal Jati dengan biaya anggaran Rp15 miliar, pembangunan pasar basah dengan biaya dengan biaya Rp88,8 miliar, dan pembangunan rumah susun sewa Rp40 miliar.

Ia menyampaikan pihaknya membuka jalan tanpa menggunakan dana APBD sebanyak 18 ruas dengan panjang 40 kilometer. Pengerjaannya dilakukan dengan gotong royong dan pengerasannya dibantu oleh perantau.

"Tahun ini APBD Kota Pariaman hanya mampu mengaspal 1 kilometer," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya menerima proposal usulan pembangunan tersebut namun realisasinya tergantung dari pemerintah pusat.

"Nanti kita lihat kemampuan pemerintah pusat, harapan kita semuanya," ujar dia.

Namun, lanjutnya pihaknya berusaha mengakomodir usulan permohonan pembangunan dengan membahasnya bersama kementerian terkait kementerian terkait.