Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, meminta bantuan Komisi V DPR RI untuk membangun sejumlah infrastruktur di daerah itu mulai dari jalan, jembatan, pasar hingga terminal dengan nilai anggaran hampir Rp500 miliar.
"Pariaman terbatas dengan anggaran sehingga kami membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat," kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat sambutan pada kunjungan spesifik Komisi V DPR RI di Pariaman, Kamis.
Ia menyebutkan sejumlah permintaan pembangunan infrastruktur tersebut yaitu peningkatan jalan yang dibangun tanpa dianggarkan di APBD dengan panjang 17,8 kilometer dan kebutuhan anggaran Rp53,4 miliar.
Selanjutnya, pembangunan jembatan penghubung Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 60 meter dengan kebutuhan anggaran Rp17 miliar dan jalan wisata muara Mangguang dengan panjang 40 meter dengan anggaran Rp7 miliar.
Penangan abrasi Pulau Angso Duo dan Pulau Tangah dengan nilai anggaran Rp100 miliar, normalisasi sungai dengan panjang 11,8 miliar kilometer dan nilai anggaran Rp147,5 miliar.
Rehabilitasi Terminal Jati dengan biaya anggaran Rp15 miliar, pembangunan pasar basah dengan biaya dengan biaya Rp88,8 miliar, dan pembangunan rumah susun sewa Rp40 miliar.
Ia menyampaikan pihaknya membuka jalan tanpa menggunakan dana APBD sebanyak 18 ruas dengan panjang 40 kilometer. Pengerjaannya dilakukan dengan gotong royong dan pengerasannya dibantu oleh perantau.
"Tahun ini APBD Kota Pariaman hanya mampu mengaspal 1 kilometer," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan pihaknya menerima proposal usulan pembangunan tersebut namun realisasinya tergantung dari pemerintah pusat.
"Nanti kita lihat kemampuan pemerintah pusat, harapan kita semuanya," ujar dia.
Namun, lanjutnya pihaknya berusaha mengakomodir usulan permohonan pembangunan dengan membahasnya bersama kementerian terkait kementerian terkait.
Berita Terkait
Kemenparekraf RI: Tren film 2024 didominasi genre variatif
Jumat, 29 Maret 2024 19:26 Wib
Kejaksaan RI sita 687 juta lembar saham dari terpidana Heru Hidayat
Jumat, 29 Maret 2024 19:12 Wib
Masuk 10 besar nasional, tim penilai PPD Bappenas RI verifikasi lapangan ke Tanah Datar
Kamis, 28 Maret 2024 19:19 Wib
Kemlu: Tidak ada korban WNI dalam insiden jembatan ambruk Baltimore
Kamis, 28 Maret 2024 9:37 Wib
Bawaslu RI: Perlu evaluasi penanganan pidana pemilu untuk hadapi Pilkada
Rabu, 27 Maret 2024 10:37 Wib
Menlu: RI siap kirim bantuan Palestina-Sudan dari jalur udara
Selasa, 26 Maret 2024 16:23 Wib
Menparekraf RI : Kuliner salah satu kekuatan pariwisata Sumbar
Minggu, 24 Maret 2024 5:02 Wib
KPU RI tetapkan PDIP raih suara terbanyak di Pileg DPR RI Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 9:07 Wib